Market

Gus Amri Ungkap Ada Kepala Daerah Hambat Penyaluran Beasiswa PIP

Gus Amri Ungkap Ada Kepala Daerah Hambat Penyaluran Beasiswa PIP
Anggota Komisi X DPR, Mohammad Haerul Amri dalam Raker dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COMKomisi X DPR RI mendesak Mendikbudristek Nadiem Makarim minta jajarannya di daerah, terutama Kepal Dinas Pendidikan bekerja secara profesional dan independen. Hal itu terkait adanya dugaan tekanan dan intervensi kepala daerah yang menghambat program nasional. “Saya mendapat laporan dari Dapil saya, bahwa kepala dinas pendidikan mendapat tekanan dari Walikota agar tak melayani penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP),” kata Anggota Komisi X DPR, Mohammad Haerul Amri dalam Raker dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Oleh karena itu, Politisi muda Partai Nasdem meminta perhatian serius dari Kemendikbudristek agar program nasional, baik PIP maupun KIP bisa berjalan sesuai target pemerintah. “Mereka diminta tidak memberikan surat keterangan terkait PIP, sehingga rekan saya dari DPRD membuat blog, bahwa siapapun yang menghambat program pemerintah adalah perbuatan kriminal,” terangnya lagi.

Lebih jauh Gus Amri-sapaan akrabnya, bahwa Blog itu kemudian dikirim ke Sekda Kota Probolinggo dan tak lama kemudian Sekda tersebut datang dan menemui Anggota DPRD tersebut. “Dia meminta maaf, karena dirinya mendapat tekanan,” paparnya.

Gus Amri juga membeberkan bahwa penyaluran beasiswa KIP untuk salah satu kampus swasta di Kota Probolinggo, juga dibatasi. Padahal awalnya, mahasiswa yang mengajukan sudah mencapai 67 orang. “Namun secara sepihak pihak kampus tersebut, membatasi dan hanya memberika 20 mahasiswa saja. Di sini terjadi perdebatan yang alot, karena tidak ada titik temu, akhirnya kita tarik semua KIP itu dan kita berikan untuk kampus lainnya,” ungkapnya.

Selain adanya hambatan distribusi, Sekjen Garda Pemuda Nasdem itu mengungkapkan kendala pencairan PIP, karena kuota layanan dari Bank setempat dibatasi. Sementara jarak antara rumah, anak didik penerima PIP dengan bank cukup jauh. “Saya juga sedang berkomunikasi dengan perbankan setempat, supaya lebih luwes dan kalau perlu kuota layanan PIP diperbanyak,” jelasnya lagi.

Legislator dari Dapil Jatim II ini menceritakan bagaimana suka dukanya para penerima PIP ini mencairkan dananya di perbankan terdekat. “Rata-rata penerima PIP ini cukup jauh rumahnya. Kalau dia naik ojek, ongkos transportnya sekitar Rp50.000, biayanya cukup mahal, apalagi kalau ternyata setelah datang, banknya tutup. Nah, jadi kasihan mereka,” imbuhnya.***

Penulis  : Chandra
Editor    : Chandra

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top