Nasional

GP Ansor Minta UU Penodaan Agama Direvisi Bukan Dihapus

JAKARTA – Sekjen PP GP Ansor Adung Abdul Rahman menilai jika UU KUHP Pasal 156a terkait dengan penodagaan agama sering diterapkan secara diskriminatif dan tidak adil oleh hakim di pengadilan, sehingga pasal itu perlu direvisi dan diperbaiki agar lebih berimbang dan adil.

“Pasal 156a itu perlu direvisi karena sering digunakan untuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Pada prinsipnya kita perlu UU yang berimbang, tidak diskriminatif dan melindungi semua agama dan keyakinan,” demikian disampaikan Sekjen PP GP Ansor Adung Abdul Rahman pada wartawan di Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Karena itu dia membantah adanya berita yang menyebutkan jika GP Ansor meminta Pasal 156a itu dihapus. “Itu berita menyesatkan yang sengaja untuk mendiskriditkan GP Ansor. Jadi, kami hanya berharap ada perbaikan dan penyempurnaan Pasal 156a itu agar tidak diskriminatif,” katanya singkat.

Bunyi pasal 156a tersebut adalah: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.”

Sebelumnya pakar hukum tata negara Refly Harun menegaskan jika pasal 156a itu bukan kitab suci, maka kalau dinilai diskriminatif seharusnya diperbaiki. Sebab, UU yang baik untuk diterapkan itu jika dalam perumusannya tidak multi tafsir dan tidak pula diskriminatif. Kalau multi tafsir berarti UU itu masih buruk, dan bisa menimbulkan otoritarianisme mayoritas atas minoritas dan sebaliknya.

“Pasal 156a ITU karena Presiden Soekarno waktu itu hanya untuk mengakomodir permintaan mayoritas kelompok beragama. Sementara itu dari sisi negara, negara itu kata Refly, harus melindungi semua warga negara. Tak ada mayoritas maupun minoritas. Jadi, silakan masyarakat menggugat ke MK atas pasal 156a ini kalau dinilai diskriminatif,” tegas Refly di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Menurut Refly, harus ada rumusan yang jelas dalam pasal 156a ini, karena ada kategori pertama, hatespeech (ujaran kebencian) yang sifatnya guyonan, bercanda, dan olok-olokan. Kedua, yang nyata-nyata melakukan perbuatan yang dilarang. Seperti menginjak-injak kitab suci dan sebagainya. “Jangan sampai ini terjadi di Pilpres 2019 meski politik kita masih menghalalkan segala cara,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top