Nasional

GOPAC: Politik Inklusif Solusi Atasi Ketimpangan Ekonomi

JAKARTA – Sesudah memberikan pidato mengenai ketimpangan dalam posisi sebagai Presiden GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption), Wakil Ketua DPR RI Dr. Fadli Zon pada Senin (3/4/2017) petang waktu setempat, kembali memberikan pidato di depan Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-136 di Dhaka, Bangladesh. Pidato yang disampaikan sebagai ketua delegasi parlemen Indonesia itu mempertajam perspektif soal agenda menghapus ketimpangan.

Akhir Februari lalu OXFAM Indonesia dan INFID (International NGO Forum on Indonesia Development) merilis hasil penelitian bahwa Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang indeks ketimpangannya melonjak tajam dalam satu dekade terakhir, sesudah Malaysia, Cina, Filipina, dan Thailand. Laporan itu memperkuat laporan serupa yang telah dirilis oleh Bank Dunia pada akhir 2015.

“Kondisi ketimpangan secara global juga terus memburuk. Satu persen orang terkaya di dunia memiliki kekayaan setara dengan kekayaan 99 persen penduduk dunia. Perang, konflik, dan instabilitas yang terjadi di sejumlah kawasan ikut berkontribusi mempersulit situasi tersebut. Dunia kelihatan menjadi makin tidak adil,” ujarnya.

Indonesia percaya kata Waketum Gerindra itu, secara ekonomi masalah ketimpangan tidak bisa diatasi hanya dengan menciptakan lapangan kerja. Kita harus lebih spesifik mengupayakan tingkat upah yang layak di berbagai sektor untuk mengatasi masalah tersebut. Sesudah krisis 2008, misalnya, perekonomian memang kian didominasi oleh industri keuangan, padahal sektor yang menampung angkatan kerja terbesar adalah manufaktur dan pertanian. Kesenjangan upah antar-sektor tersebut idak boleh dibiarkan terus menganga.

Sedangkan secara nasional menurut Fadli, isu ketimpangan sebenarnya merupakan panggilan untuk membangun sistem perpajakan yang adil, terutama melalui pajak progresif yang signifikan. Persis di situ kita memerlukan penyesuaian antara hukum perbankan dengan perpajakan, untuk memperkecil ruang gerak dan munculnya para pengemplang pajak. Sebab, pajak merupakan instrumen penting untuk melakukan redistribusi kemakmuran.

Sementara, secara global kita harus menyambut baik perjanjian Automatic Exchange of Information (AEoI) yang akan berlaku pada 2018. Perjanjian tersebut merupakan sarana untuk membuka informasi perpajakan. Hanya dengan sistem pajak yang adil kita bisa memperkecil ketimpangan.

“Ke depan, pembangunan ekonomi harus semakin inklusif, tidak boleh hanya terjebak pada indikator pertumbuhan semata. Untuk menciptakan pembangunan inklusif tersebut, persis di situ diperlukan mekanisme penyusunan kebijakan yang bersifat inklusif pula, agar kebijakan publik yang dihasilkan lebih demokratis dan inklusif,” tambahnya.

Komunitas parlemen dunia bisa berkontribusi dalam menciptakan demokrasi politik yang inklusif tersebut, termasuk berkontribusi menciptakan perdamaian global dan stabilitas kawasan. Tanpa stabilitas dan perdamaian, mustahil bagi kita untuk melakukan pembangunan yang inklusif,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top