JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Maraknya relawan menjelang pilpres 2024 dinilai sebagai hal yang wajar, positif, alami, normal, dan biasa saja. Yang terpenting lagi munculnya banyak relawan ini sebagai wujud kesadaran politik kolektif masyarakat yang baik dalam partisipasi demokrasi, yang berbasis kesamaan kepentingan, kultural dan individual. Baik menjelang pilpres maupun pilkada.
“Munculnya relawan pilpres ini normal, biasa, lumrah dan dipastikan memiliki alasan yang kuat. Tak ada yang aneh, bahkan relawan memiliki posisi penting di temgah biaya politik yang sangat mahal saat ini. Sehingga kehadiran relawan menjadi solusi dalam politik,” tegas Ketua DPP PKB Yanuar prihatin.
Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI itu dalam dialektika demokrasi “Fenomena Kemunculan Relawan Capres Sejak Dini: Siapa Punya Ambisi? bersama Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid, Ketua Umum Ganjarist Mazdjo Pray, dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (11/11/2021).
Karena itu lanjut Yanuar, partai harus mampu merawat dan mensinergikan relawan dan timses yang dibentuk oleh partai untuk mengakselarasi proses politik sekaligus mengurangi biaya politik. “Jadi, relawan ini memberi efek positif pada demokrasi. Lalu, apakah mereka itu ambisi kekuasaan? Saya kira terlalu jauh, mengingat sosialisasi figur capres itu tak bisa sekonyong-konyong atau tiba-tiba muncul, melainkan perlu pertimbangan matang,” ujarnya.
Hanya saja kata Nurdin Halid, jika Ganjarist (Relawan Ganjar Pranowo) untuk capres 2024 itu ditolak oleh PDIP, maka Golkar terbuka lebar untuk Ganjarist. “Silakan Ganjarist bergabung dengan Golkar jika ditolak oleh PDIP. Golkar terbuka lebar. Bahwa munculnya relawan ini positif karena merupakan gerakan atas kesadaran rakyat, grassroot untuk mendapatkan calon pemimpin yang terbaik dan merakyat,” ujarnya.
Selan itu kata Nurdin Halid, relawan itu untuk membarnding tokoh-tokoh yang yang dijajaki sekaligus menekan politik identitas. Karena itu tak bisa dianggap terlalu cepat lahirnya para relawan tersebut, karena justru akan menjadi pemanas mesin politik agar lebih bergairah untuk pendidikan politik msyarakat. Dimana proses demokrasi itu dibutuhkan kesadaran politik warga negaranya.
Lalu, apakah disebut ambisuas kekuasaan, tentu tidak. Menurut Nurdin, yang namanya politik itu pasti ada kepentingan; yaitu kepentingan bangsa dan negara, kepentingan partai atau kelompok, dan kepentingan pribadi. Nah, untuk itu perlu strategi komunikasi politik yang baik untuk merebut kekuasaan lima tahunan itu.
Andreas Pereira tidak merespon langsung soal Ganjarist yang siap dterima Golkar jika ditolak oleh PDIP itu. Ia sendiri mengaku tidak mempersoalkan banyaknya relawan pilpres yang muncul belakangan ini. “Justru harus dikelola agar lebih efektif sebagai salah satu faktor pendorong kemenangan di luar timses yang dibentuk partai politik.
“Kemenangan Jokowi – Ahok di Jakarta (2012) dan Jokowi (2014 – 2024) ini, tak lepas dari dukungan relawan. Jadi, bagi PDIP makin banyak relawan itu makin baik dan tak perlu dipersoalkan. Ralawan itu akan menjadi aset akumulasi politik untuk memenangkan siapa yang akan diusung partai dalam pilpres 2024,” ungkapnya singkat.
Mazdjo Pray mengaku jika Ganjarist ini lahir dari kesadaran warga negara agar politik ini makin stabil, tidak perlu teriak-teriak di jalan, menghindari politik SARA, karena mulai ada penekanan dari kelompok-kelompok tertentu untuk mendegradasi Pancasila. “Relawan ini sebagai hak politik warga untuk mendorong bibit yang bagus dengan harapan bisa ikut serta dalam kontestasi politik 2024,” jelasnya.
Namamya pilpres itu pesta demokrasi kata Mazdjo, mesti ada happy-nya dalam menyemarakkan demokrasi, agar demokrasi itu enak dilihat dan mencerdasakan masyarakat. “Relawan itu asyik-asyik saja. Ini sebagai cara otodidak untuk pendidikan politik masyarakat dan menjadikan biaya lebih murah dalam kontestasi politik,” kata Mazdjo lagi.
Sementara itu Pangi Syarwi menilai bahwa tak ada waktu yang singkat dalam politik, sehingga relawan ini melakukan kampanye politik yang harus dilakukan mulai sekarang. Sedangkan, kampanye pemilu tugas KPU yang tahapannya akan dimulai tahun 2022 mendatang.
“Relawan ini sebagai bemtuk partispasi penekanan politik untuk melawan hegemoni parpol, yang lahir dari rakyat. Nah, jika elit partai berbeda dengan dukungan relawan soal sosok capres yang akan diusung dalam pilpres seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Anies Baswedan dan lainnya yang belum didukung partai misalnya, maka pertai mesti beripikir ulang,” kata Pangi.
Menurut Pangi, tugas relawan itu juga harus ikut mencegah munculnya politik SARA, karena isu-isu agama bisa merusak dan mengancam persatuan dan keutuhan NKRI. “Relawan jangan berpikir pendek untuk menang, melainkan memainkan isu-isu populisme yang positif pembangunan ke depan,” pungkasnya. ***
Penulis: Arpaso
Editor. : Budiono
