Nasional

Golkar Dukung Usut Tuntas Kasus e-KTP

JAKARTA – Kasus dugaan korupsi e-KTP yang disebut-sebut melibatkan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI periode 2009 – 2014 akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Karena itu semua harus diserahkan ke proses hukum dan tidak perlu membuat opini yang bisa menyesatkan dan kegaduhan politik yang tidak perlu.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR yang juga politikus Golkar, Mahyudin pada wartawan di Gedung MPR RI Jakarta, Rabu (8/3/2017). “Jangan dibuat gaduh dalam wacana dan opini. Biarlah diselesaikan secara hukum dan tanpa tekanan. Toh, di negara Indonesia ini nggak ada yang kebal hukum,” ujar Mahyudin.

Kalau sebelumnya Ketua DPR RI Setya Novanto meminta agar kasus e-KTP ini tidak menimbulkan kegaduhan politik menurut Mahyudin, hal semata-mata agar menegakkan proses hukum. “Sebagai pimpinan partai dan pimpinan DPR RI Pak Novanto berharap agar kasus itu tidak dipolitisir dengan membangun opini yang menyesatkan masyarakat,” ujarnya.

Dengan demikian kata Mahyudin, kita jangan bermain opini dan statement yang tidak perlu, tapi diproses secara hukum. “Dalam kasus ini kan baru 2 orang yang sudah jadi tersangka, tapi banyak politikus DPR yang disebut-sebut namanya. Itulah antara lain yang bisa menimbulkan kegaduhan,” tambahnya.

Sebagai sesama politikus Golkar, Mahyudin mengaku sudah bertemu dengan Novanto. Menurutnya, Novanto merasa tidak terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. “Beberapa waktu lalu saya bertemu beliau. Beliau merasa tidak terlibat dan tidak tahu-menahu. Jadi, biar nanti semua terungkap di fakta persidangan, tidak perlu banyak statement apalagi dari penegak hukum,” kata Mahyudin.

KPK menyebut salah satu klaster yang terlibat dalam kasus korupsi e-KTP adalah politikus. Menurut Mahyudin siapa pun harus diproses secara hukum tanpa tebang pilih. “Tak ada masalah, siapa pun dia orang politik harus diproses secara hukum. Jangan terlalu banyak digoreng dalam wacana,” tambahnya.

Sidang perdana kasus ini akan digelar pada Kamis (9/3) besok. KPK telah melimpahkan berkas perkara e-KTP itu ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta pada Rabu (1/3) lalu. Berkas itu setebal 24 ribu halaman, yang nantinya akan disarikan dalam surat dakwaan.

Berkas itu terdiri dari 13 ribu lembar berkas untuk Sugiharto, yang berasal dari 294 saksi dan 5 ahli, serta 11 ribu lembar untuk Irman, yang berasal dari 173 saksi dan 5 ahli.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top