Nasional

Gerindra Sebut Agus Rahardjo Aneh Tolak Revisi UU KPK

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Komisi III DPR menilai penolakan Ketua KPK Agus Rahardjo terhadap revisi UU No. 30 tahun 2002 dinilai aneh, karena KPK itu pelaksana UU. Sedangkan DPR dan pemerintah adalah kedua lembaga yang berwenang membuat atau merevisi undang-undang maupun kebijakan lainnya.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa (Fraksi Gerindra) pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Menurut Desmond, KPK itu pelaksana Undang-Undang, bukan pembuat Undang-Undang. Sehingga aneh kalau KPK menolak revisi UU KPK itu sendiri, yang justru untuk menguatkan. “Bukan melemahkan. DPR pun tetap memberi peluang bagi KPK untuk memberi masukan dan saran dalam proses Revisi UU KPK itu,” kata Desmond singkat.

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut revisi UU KPK dapat mengancam kerja lembaga antirasuah itu. Setidaknya dia mencatat ada sembilan persoalan dalam naskah revisi UU KPK yang dapat melumpuhkan lembaga antirasuah itu.

Salah satu persoalan yang mengancam KPK adalah independensi lembaga. Menurut Agus dalam naskah revisi itu, KPK tidak disebut lagi sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun; KPK dijadikan lembaga Pemerintah Pusat.

Selain itu, Pegawai KPK dimasukkan dalam kategori Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini beresiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan. Karena itu dia berencana menyurati Presiden Jokowi agar tak terburu-buru membahas revisi UU tersebut.

“Terdapat sembilan persoalan di draf RUU KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK,” kata Agus, Kamis (5/9).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top