Nasional

Gerindra Minta Pemerintah Serius Tangani TKA Ilegal Cina

JAKARTA, Maraknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Cina di Indonesia pada penghujung tahun ini menjadi salah satu persoalan yang mendapat sorotan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, dalam catatan refleksi akhir tahun 2016 bidang politik dan keamanan. Isu soal buruh asing ilegal asal Cina perlu mendapat perhatian khusus karena isu itu terkait dengan tiga soal sekaligus, yaitu soal ekonomi, politik dan keamanan.”

Dari sisi ekonomi, sebagai investor, Cina sebenarnya hanya menempati urutan kesembilan negara dengan investasi terbesar di Indonesia. Begitu juga sebagai kreditor, Cina hanya menempati urutan kelima, kalah oleh Singapura, Jepang, AS dan Belanda. Ironisnya, jumlah tenaga kerja asing kita didominasi oleh tenaga kerja asal Cina, hingga 23 persen. Dari sisi politik ekonomi, ini agak bermasalah.

Kedua, dari sisi politik, kita pernah punya problem sejarah terkait konflik etnis yang melibatkan etnis Cina, baik pada masa kolonial maupun sesudah kemerdekaan. “Itu sebabnya isu mengenai buruh asing ilegal asal Cina gampang menjadi isu sensitif. Pemerintah tak boleh menggampangkan isu ini menjadi semata-mata soal angka atau ekonomi,” demikian keterangan Wakil Ketua Umum Gerindra itu pada wartawan di Jakarta, Minggu (1/1/2017).

Ketiga, soal keamanan. Kita tentu belum lupa pada kasus diterobosnya area militer Halim Perdanakusuma oleh tenaga kerja asing asal Cina dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Lalu di Bogor juga ada kasus ditemukan tanaman cabe mengandung bakteri berbahaya yang ditanam oleh tenaga kerja ilegal asal Cina. “Soal tenaga kerja asing ilegal asal Cina ini akhirnya telah menjadi isu keamanan yang serius. Jangan lupa, soal keamanan ini bukan hanya bersifat militer, tapi juga non-militer. Dalam diskursus keamanan kontemporer, ancaman non-militer ini ada berbagai jenis, mulai dari lingkungan, pangan, energi, hingga ekonomi,” ujarnya.

Selain itu kata Fadli, ancaman yang dihadapi oleh negara-negara berkembang memang jauh lebih majemuk jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Sebab, selain menghadapi ancaman dari luar, negara-negara berkembang juga menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas dalam negerinya.
Sesudah reformasi politik kita kurang memperhatikan masalah pertahanan dan lebih banyak disibukkan oleh masalah-masalah dalam negeri lainnya. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah, karena sepanjang tahun 2016, dan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi, kapasitas pemerintah dalam persoalan pertahanan dan keamanan nasional banyak dipertanyakan.

“Selain soal keamanan, pada dimensi ekonomi yang lebih luas, isu mengenai tenaga kerja asing ilegal asal Cina yang berkali-kali muncul sepanjang tahun 2016 juga menggambarkan adanya masalah dalam orientasi pembangunan pemerintah. Politik pembangunan pemerintah terlalu mengabdi kepada kepentingan investor,” tambah Fadli.

Banyaknya paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah menurut Fadli, yang kini mencapai empat belas jilid, dan belum akan selesai, semangatnya hanyalah untuk memangkas aturan sesuai kepentingan investor semata.

“Persoalannya adalah, mengutip data yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan juga Bank Dunia, rasio antara penambahan modal dan penambahan pengeluaran tak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi cenderung turun. Itu menunjukkan jika besaran investasi yang masuk tak dapat lagi digunakan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi,” jelas Fadli.

Dulu, pada masa Orde Baru, setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi bisa menciptakan 400 ribu lapangan kerja. Kini, kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya bisa menciptakan 160 ribu lapangan kerja. Itu artinya, selain menghadapi pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun secara kuantitatif, pertumbuhan ekonomi secara kualitatif juga makin buruk.

Selain soal keamanan dan pembangunan, Fadli juga menyoroti soal meningkatnya potensi ancaman bagi demokrasi. “Rencana pemerintah untuk memantau perbincangan berbagai aplikasi ‘chatting’ di berbagai platform media sosial bisa mengancam demokrasi.

“Negara jangan sampai menjadi mata-mata bagi warganya. Itu memundurkan demokrasi kita. Sebab, hak menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi. Begitu pula hak berekspresi di depan umum, hak berkumpul dan berserikat, adalah hak setiap warga Negara,” tutur Fadli lagi.

Terkait penggunaan media sosial yang kian massif, yang perlu diatur adalah bagaimana ‘provider’ telekomunikasi, misalnya, tak sembarangan menjual nomor atau ‘sim card’, sehingga orang bisa mudah menyalahgunakannya untuk kepentingan yang melanggar kepatutan dan bahkan hukum, seperti menciptakan identitas dan akun-akun palsu.

Berita-berita ‘hoax’ dan informasi tanpa klarifikasi kini memang mudah beredar secara massif di media sosial dan aplikasi ‘chatting’, namun yang harus dilakukan oleh pemerintah bukanlah melakukan sensor atau pembatasan informasi, melainkan pendewasaan dan pencerdasan publik. Kita tak bisa melawan teknologi. Yang harus dilakukan adalah bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Ancaman kemunduran demokrasi juga ditandai oleh begitu mudahnya aparat keamanan melemparkan tuduhan makar terhadap para aktivis. Penangkapan dengan tuduhan makar, tanpa bukti yang kuat, adalah praktik rezim otoritarian yang dapat mengganggu demokrasi. Negara tak boleh menakut-nakuti warganya. Jangan sampai hukum menjadi alat politik pemerintah apalagi alat kekuasaan.

“Pemerintah mungkin telah keliru dalam membedakan antara keamanan negara, keamanan rezim, serta keamanan sosial. Jangan sampai hanya karena media sosial yang kerap digunakan mengkritisi pemerintah, lantas itu dianggap bisa mengganggu keamanan Negara,” ungkapnya.

Secara umum, Fadli menilai jika situasi politik dan keamanan tahun 2016 memang menghangat dan akan tambah hangat pada 2017 karena akan ada Pilkada serentak gelombang kedua.

“Masyarakat kita sebenarnya telah kian dewasa dalam berdemokrasi. Kita bisa melihat, pada aksi 411 dan 212, misalnya, jutaan orang bisa berdemonstrasi dengan damai dan tidak merusak, padahal isu yang mereka angkat adalah isu penistaan agama, yang lima belas atau dua puluh lima tahun lalu pasti memancing reaksi anarkis,” katanya.

Bahwa masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum daripada anarki, itu adalah sebuah kemajuan. Meskipun demikian, aksi massa yang melibatkan jutaan orang itu sebenarnya tidak perlu terjadi jika saja sebelumnya hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan tebang pilih. Itu sebabnya, penegakkan hukum tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Sebab, jika hukum menjadi alat politik dan kekuasaan, masyarakat akan menciptakan hukum sendiri, dan itu bukan hal yang kita kehendaki,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top