Nasional

Gerindra Kritisi Dana Kelurahan untuk APBN 2019

JAKARTA-Partai Gerindra mempertanyakan rencana pemerintah memasukkan dana kelurahan ke dalam APBN 2019. Selain dilakukan pada masa kampampanye, pengadaan dana kelurahan tersebut juga dinilai tidak memiliki dasar hukum.

“Pertanyaannya adalah kenapa sekarang? Kenapa enggak dari dulu? Kalau kami setuju dari dulu, harusnya desa itu dengan kelurahan itu di-treatment-nya sama. Kenapa baru sekarang? Kami kalau dari dulu lebih setuju lagi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Fadli merangkap Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Polhukkam juga mengingatkan agar pemerintah tidak sembarangan menganggarkan sesuatu dalam APBN tanpa ada payung hukum yang jelas. Apalagi, usulan tersebut dimunculkan pada masa kampanye menjelang Pemilihan Presiden 2019.

“Kalau sekarang kan orang menilai pencitraan jadi sangat mudah, karena memang di tahun politik dan di saat-saat memang menjelang pemilu legislatif dan presiden,” ujarnya.

Fadli mengakui, saat ini terjadi kesenjangan antara desa dan kelurahan terkait alokasi anggaran, hal itu karena hanya desa saja yang mendapatkan dana desa. Tetapi, apabila dana kelurahan baru dimunculkan sekarang maka publik menilai bahwa langkah pemerintah hanya untuk kepentingan politik saja.

“Jangan sampai ini karena hanya untuk kepentingan politik sesaat, tetapi pada prinsipnya kami menyetujui dana kelurahan itu dari dulu seharusnya, disamakan dengan dana desa,” tegas Fadli.

Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan rencana kebijakan dana kelurahan yang digulirkan Presiden Joko Widodo adalah aspirasi langsung dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) pada akhir Juli 2018 lalu.

“Pak Jokowi berkomitmen kuat membangun dari pinggiran. Inplementasinta desa, dusun dan kelurahan menjadi pilar perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Hasto.

Oleh karena itu, apabila aspirasi itu bisa direalisasikan awal tahun 2019, harapannya bisa menjadi penyeimbang dana desa yang bisa menggerakkan perekonomian dan pembangunan yang melibatkan langsung rakyat, yang selama ini sudah digulirkan pemerintah.

Kalau kemudian ada yang nyinyir dengan rencana kebijakan itu, dengan menuding ada udang di balik batu, mengkritik sebagai kebijakan politis menjelang Pilpres, Hasto menilai itu sama saja politik asal serang dan asal kritik.

“Mereka yang menjadikan rencana kebijakan dana kekurahan sebagai serangan politik, bagi kami justru mereka telah menunjukkan bagaimana kualitas kepemimpinannya serta ketidakjelasan keberpihakan politiknya,” kata Sekjen DPP PDI Perjuangan ini.

Rencana dana kelurahan masuk dalam APBN 2019 disampaikan Presiden Joko Widodo disela kunjungan kerja di Bali, Jumat (19/10/2018). “Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk di kota, ada yang namanya anggaran kelurahan,” ujar Presiden Joko Widodo dikutip dari siaran pers Istana.

Namun, karena alokasi nya masuk dalam APBN 2019 maka persetujuannya harus melalui DPR. Program baru itu, dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait anggaran di tingkat kelurahan. “Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah, tahun depan dapat,” kata Presiden Jokowi.

Untuk program dana desa yang sudah berjalan akan disempurnakan pemerintah. Tahun depan, pemerintah akan menerbitkan kebijakan terkait operasional dana desa yang mengatur penggunaan dan fungsi dana desa agar semakin tepat sasaran.

Rencananya, dana desa untuk tahun 2019 sendiri mencapai Rp 70 triliun. Dana desa terus ditingkatkan sejak 2015 sebesar Rp 20 triliun. Pada tahun 2016 sebesar Rp 47 triliun dan pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp 60 triliun. (nto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top