Nasional

Gerindra Dukung Angket Ahok

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai langkah Mendagri melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Berdasarkan Undang-undang Pemda, kepala daerah atau wakil kepala daerah harus diberhentikan jika didakwa melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI itu pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (13/2/2017).

Karena itu menurut Wakil Ketua DPR RI itu, karena ini pemerintah melanggar undang-undang yang sudah jelas ada, yakni undang-undang Pemda, dengan ini kami inisiasi hak angket.

“Dengan hak angket ini kami ingin menguji kebijakan pemerintah yang terhitung pelanggaran karena tidak memberhentikan saudara Basuki Tjahaja Purnama. Selain melanggar undang-undang Pemda, langkah Mendagri juga bertentangan dengan yurisprudensi yang telah ada.

Sebab, sejumlah kepala daerah yang tersangkut kasus hukum dengan ancaman penjara minimal lima tahun penjara langsung diberhentikan.

Fadli juga menyinggung janji Tjahjo yang akan memberhentikan Ahok selepas masa cuti kampanye. “Nanti ada sejumlah kawan-kawan dari beberapa fraksi lain sedang menginisiasi pansus (panitia khusus) angket. Kami belum ketemu tapi dari fraksi Gerindra akan mengajukan satu pansus angket. Ahok Gate namanya,” jelas Fadli.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat. “Kami ada 61 orang dari Partai Demokrat, PKS sudah firm akan ikut dalam mengajukan hak angket ini,” kata Syarief.

Untuk itu dia berharap, fraksi-fraksi lain dapat mengikuti langkah tersebut. “Ini kan dalam rangka menegakkan hukum karena kami melihat potensi pelanggaran undang-undang sudah sangat jelas,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top