Nasional

Gelombang PHK, DPD Minta Menaker Tingkatkan Pengawasan Perusahaan

JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM –  Komite III DPD RI minta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap perusahaan yang merumahkan dan atau men-PHK itu sesuai UU Ketenagakerjaan.

“UU Ketenagakerjaan sangat kuat dalam melindungi hak-hak pekerja berkenaan dengan PHK. Seluruh proses “merumahkan” dan atau “PHK” terhadap pekerja harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” demikian Ketua Komite III DPD RI Bambang Soetrisno, Jumat (10/4/2020).

Hal itu, kata Bambang diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan adalah syarat-syarat dan prosedur yang secara limitatif telah ditetapkan bagi perusahaan untuk melakukan PHK dan Pengusaha wajib mengikuti syarat dan prosedur tersebut.

Setidaknya kata Bambang, dampak covid-19 terdapat 139.288 pekerja di Jakarta terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa menerima upah (unpaid leave). Para pekerja itu berasal dari 15.472 perusahaan.

Rinciannya, 25.956 pekerja dari 2.881 perusahaan terkena PHK dan 113.332 pekerja dari 12.591 perusahaan dirumahkan sementara. Gelombang PHK dapat dipastikan tidak hanya melanda Jakarta tetapi juga pada kota-kota disekitar Jakarta yang menjadi sentra dan kawasan industri seperti seperti Depok, Bekasi, Bogor dan Tangerang.

Di Depok misalnya salah satu ritel terbesar “Ramayana” harus menutup gerainya di Depok dan merumahkan karyawannnya. Informasi ini sempat viral di media sosial. Ritel “Matahari” bahkan telah lebih dahulu menutup seluruh gerainya secara nasional dengan merumahkan karyawannya sejak Senin 30 Maret 2020 silam.

Di Bali, sekitar 400 pekerja di-PHK, sedangkan 17.000 orang karyawan dirumahkan. Sebagian besar pekerja tersebut berasal dari sektor pariwisata seperti hotel dan restauran.

Di Kalimantan Tengah, sebanyak 848 pekerja dari 18 perusahaan dirumahkan sementara waktu hingga di-PHK.
c. Di Jawa Barat, sekitar 1.476 perusahaan terdampak Covid-19, jumlah buruh yang terdampak 53.465. Dengan rincian, 34.365 buruh diliburkan, 14.053 buruh dirumahkan dan 5.047 di-PHK.

Di Jawa Timur, sebanyak 1.923 pekerja di- PHK. Sedangkan 16.086 pekerja di Jawa Timur dirumahkan dan di Jambi, tercatat sebanyak 749 karyawan dirumahkan.

Padahal lanjut Bambang,
UU Ketenagakerjaan tidak mengenal istilah PHK sepihak dan PHK tanpa pesangon. Setiap PHK yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja pada prinsipnya harus dirundingkan bersama dengan pekerja.

“Perundingan itu menyangkut pemenuhan dan pembayaran hak-hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. UU Ketenagakerjaan juga telah menetapkan secara limitatif jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang menjadi hak pekerja,” ungkap senator dari Jawa Tengah itu.

Jika tidak terjadi kesepakatan dalam perundingan PHK antara pengusaha dan pekerja, dan terjadi perselisihan perburuhan, maka PHK wajib ditetapkan oleh lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan.

“Meski PHK dapat dilakukan terhadap pekerja dengan alasan perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur) seperti bencana alam, wabah penyakit, kerusuhan, kebakaran dan lainnya, maka pekerja tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan UU Ketenegakerjaan,” tambah Bambang.

Dalam situasi dan kondisi apapun seperti pekerja di rumahkan, pekerja bekerja dengan sistem shift atau piket, menurut Bambang selama belum tercapainya kesepakatan PHK dan atau PHK belum terdapat penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, maka Pengusaha wajib membayarkan upah penuh kepada pekerja sebagaimana mestinya.

Untuk itu kata Bambang, Kemenaker harus tegas memaksimalkan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan di setiap provinsi di Indonesia, untuk melakukan pengawasan kepada setiap badan usaha yang terduga terkena dampak pendemi Covid-19 melalui kegiatan pembinaan dan atau pemeriksaan, dalam upaya memastikan setiap PHK dilakukan sesuai prosedur UU Ketenagakerjaan.

“Kemenaker harus berkomitmen menegakkan pelaksanakan UU Ketenagakerjaan untuk melindungi hak-hak pekerja yang mengalami PHK oleh pengusaha,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top