Nasional

GANDI: FDS Kebijakan Diskriminatif dan Meresahkan

JAKARTA, Kebijakan Mendikbud terkait Full/Five Day(s) School (FDS) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, merupakan kebijakan yang mengada-ada dan bersifat diskriminatif.

Kebijakan itu sangat nyata tidak bisa dilaksanakan oleh seluruh sekolah di negeri ini. Padahal, ketika kebijakan dikeluarkan maka ia bersifat mengikat dan pasti bagi seluruh sekolah.

“Kebijakan itu meresahkan, membingungkan masyarakat karena akan mengikis madrasah diniyah, proses belajar Alquran di sore hari dan sebagainya,” demikian disampaikan Sekjen GANDI, Ahmad Ari Masyhuri pada wartawan di Jakarta, Senin (14/8/2017).

Seperti dalam Pasal 9 terdapat klausul yang menyatakan “Dalam hal kesiapan sumber daya pada sekolah dan akses transportasi belum memadai… dapat dilakukan secara bertahap”, kata-kata “belum memadai” dan “dapat dilakukan secara bertahap” tersebut menunjukkan kebijakan ini dipaksakan dan tidak layak untuk dikeluarkan.

Karena itu Gerakan Anti Dikriminasi (GANDI), menilai kebijakan FDS ini harus diawali dengan kesiapan dengan sarana-prasarana yang memadai. Sementara peserta didik dengan sarana prasarana dan tenaga pengajar masih sangat timpang.

Bahkan, ketimpangan banyak terjadi di sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah sendiri. “Jadi, bagaimana mungkin kebijakan yang bersifat nasional ini bisa dilaksanakan, sementara sekolah tingkat dasar yang dikelola oleh pemerintah saja masih belum dapat menerapkannya?” kata Ari mempertanyakan.

Sebaiknya Kemendikbud lebih berkonsentrasi untuk membenahi sarana-prasana dan tenaga pengajar terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut,” tambah Ari.

Karena itu dia menyarankan, sebaiknya Kemendikbud meningkatkan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat di luar sekolah, sehingga lingkungan sosial-budaya anak-anak menjadi lebih baik.

Selain itu, kebijakan FDS ini dapat menimbulkan kebingungan masyarakat dan potensi terjadinya benturan antara penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan yang dikelola oleh Pemerintah.

“Permendikbud ini berpotensi terjadi benturan antara sekolah yang dikelola masyarakat dan yang dikelola pemerintah,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top