Investasi

Gandeng Kominfo, Bappebti Blokir 115 Situs Investasi Ilegal

Ilustrasi Investasi/Kompas.com

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ( Bappebti) memblokir sebanyak 115 domain situs entitas yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka. Pemblokiran tersebut bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). “Pengawasan siber dan pemblokiran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti,” kata Kepala Bappebti Sidharta Utama Selasa (17/11/2020).

Dengan demikian, kata Sidharta, jumlah situs investasi ilegal yang telah diblokir Bappebti mencapai 1.029 domain. “Kita memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK,” ujarnya.

Lebih jauh Sidharta menegaskan, bagi setiap pihak yang berencana melakukan kegiatan usaha di bidang pialang berjangka wajib mendapatkan perizinan dari Bappebti. Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M. Syist mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pembatasan agar situs-situs dari pialang berjangka ilegal tidak dapat diakses di Indonesia. “Pialang Berjangka ini biasanya menggunakan introducing broker (IB) sebagai perwakilan di Indonesia. Tentu ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berpotensi merugikan masyarakat,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing mengatakan, kerugian investasi ilegal telah mencapai Rp 92 triliun selama 10 tahun terakhir. Dia menuturkan, kerugian tersebut akan terus bertambah karena semakin dinamisnya pergerakan investasi ilegal, meski SWI kerap melakukan pencegahan dan penindakan. “Kerugian investasi bodong selama 10 tahun terakhir mencapai Rp 92 triliun. Ini angka yang signifikan. Angka yang tidak sedikit,” kata Tongam dalam Capital Market and Summit Expo secara virtual, Kamis (22/10/2020).

Tongam menuturkan, kegiatan investasi ilegal ini sangat kejam karena memanfaatkan kelemahan masyarakat. Bagaimana pun, tidak pernah ada masyarakat yang diuntungkan dalam kegiatan investasi ilegal.

Dia mencontohkan beberapa kasus investasi ilegal yang belakangan viral, seperti Pandawa Group dan First Travel. Kegiatan ini disinyalir akan terus berlanjut, hanya berganti nama dan tempat. “Ini sebenarnya kejadian-kejadian yang berulang terus. Tapi kita tidak melihat ada suatu pelajaran bagi masyarakat kita (masyarakat tidak mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut),” sebut dia.

Dia mengimbau masyarakat harus selalu hati-hati sebelum melakukan investasi. Pastikan juga 2L, yakni legal dan logis. Legal maksudnya adalah memastikan perusahaan dan produknya mendapat izin dari OJK.

Sementara logis maksudnya melihat apakah imbal hasil yang diberikan masuk akal atau sebaliknya. Masyarakat juga bisa menghubungi kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan Whatsapp 081 157 157 157 untuk mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan yang kamu terima. Teranyar pada September 2020, SWI kembali menemukan 32 investasi ilegal, 126 pinjol ilegal, dan 50 pegadaian swasta ilegal. ***

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top