Nasional

FRPKB Soroti Hilangnya Pendidikan Pancasila Dalam PP 57/2021

radarlampung.co.id

BANDAR LAMPUNG, SUARAINVESTOR.COM-
Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa (FRPKB) menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah disahkan pada 30 Maret 2021 lalu. Sehingga PP ini dianggap bisa “mengancam” keutuhan NKRI, karena Pancasila tidak masuk sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. “Meniadakan Pendidikan Pancasila dalam kurikulum memberikan peluang bagi ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila, sehingga sangat membahayakan masa depan NKRI dan kebangsaan Indonesia yang telah dipupuk sejak lama,” kata Ketua Pengurus Harian Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa Prof Karomani dalam siaran persnya, Lampung, Sabtu (17/4/2021).

Dari hasil kajian Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa, kata Karomani, PP tersebut tidak memuat kurikulum Pendidikan Pancasila. Padahal Pendidikan Pancasila yang termuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sangat terkait erat dengan pembentukan nilai-nilai kebangsaan, persatuan nasional dan cinta tanah air.
“Ketiadaan Pendidikan Pancasila dalam kurikulum tersebut secara jelas tertuang dalam pasal 40 ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Karomani, Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa menganggap perlu memberikan pernyataan kebangsaan dalam kaitannya dengan materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan,” terangnya lagi.

Disisi lain, Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa menilai pendidikan Pancasila , yang termuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi tidak bisa dipisahkan dari Pancasila, karena sangat terkait erat dengan nilai-nilai kebangsaan, persatuan nasional dan cinta tanah air.

Oleh karena itu, sambung Karomani, Pendidikan Pancasila harus dituangkan dalam kurikulum nasional untuk meneguhkan karakter kebangsaaan , persatuan nasional dan cinta tanah air. “Hal ini sangat penting mengingat tantangan radikalisme dan kurangnya pemahaman terhadap Pancasila mulai muncul akhir akhir ini.”

Lebih jauh kata Karomani, sebagai produk hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah, ketiadaan Pendidikan Pancasila sebagai Mata Kuliah Wajib sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi mengakibatkan Peraturan Pemerintah ini bertentangan dengan hirarki peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

“Kami mendorong Pemerintah untuk segera melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan memasukkan kurikulum Pancasila dalam seluruh tingkat Pendidikan di Indonesia,” pungkasnya ***

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top