Market

Fraksi PKB Desak Revisi Aturan Mendagri Soal Test PCR Untuk Penerbangan Domestik

N M Dipo Nusantara, Anggota Komisi III DPR FKB/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kebijakan pemerintah yang mengharuskan rapid test PCR terhadap penumpang pesawat domestik membuat gaduh politik nasional. Selain memberatkan penumpang, juga mengganggu daerah-daerah yang menggantungkan ekonominya dari sektor pariwisata.

“Kita menolak test PCR, oleh karenanya kebijakan ini perlu dievaluasi lagi,” kata Anggota Komisi III DPR N M Dipo Nusantara Pua Upa kepada suarainvestor.com, Senin (25/10/2021).

Oleh karena itu, kata Politisi PKB, pihaknya meminta agar Menteri Dalam Negeri dan Satgas Covid-19 merevisi dua aturan tersebut, yakni:

Pertama, instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali.

Kedua, Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). “Kebijakan new normal harus disesuaikan antar sektor. Sekaligus saya minta untuk Tes PCR tersebut disesuaikan dengan fungsinya untuk alat diagnosis Covid-19, untuk screaning cukup Tes Antigen saja.”

Lebih jauh kata Dipo, pariwisata NTT ikut terganggu dengan dua aturan tersebut. Apalagi kawasan Labuhan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, sudah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas Indonesia oleh pemerintah. “Seharusnya wisatawan yang sudah dua kali vaksin, cukup dengan rapid test Antigen saja,” ucapnya.

Legislator PKB ini menjelaskan dampak pandemi Covid-19 memukul semua bisnis, baik penerbangan, pariwisata hingga UMKM. Banyak sektor usaha bangkrut, mulai dari pengurangan karyawan maskapai dan petugas bandara, hingga jasa travel yang gulung tikar. “Jangan sampai kebijakan yang diambil justru membuat langkah mundur dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi tanah air. Penting komunikasi dan koordinasi antar kementerian itu disini”.

Ditempat terpisah, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi memandang, Kebijakan wajib PCR bagi penumpang pesawat adalah kebijakan diskriminatif. Sebab, pada transportasi lain dapat menggunakan tes antigen yang harganya jauh lebih murah.

“Kebijakan wajib PCR bagi penumpang pesawat adalah kebijakan diskriminatif, krn memberatkan dan menyulitkan konsumen. Diskriminatif, karena sektor transportasi lain hanya menggunakan antigen, bahkan tidak pakai apapun,” katanya, Senin (25/10/2021).

Seperti diketahui, SM of Branch Communication & Legal Bandara Soekarno-Hatta, M. Holik Muardi menjelaskan tarif tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta adalah Rp 495.000 sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/I/2845/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). “AP II dan stakeholder mengoptimalkan sumber daya yang ada di Bandara Soekarno-Hatta terkait fasilitas, perlengkapan dan peralatan untuk tes RT-PCR,” ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Minggu (24/10/2021)

Setelah dilakukan koordinasi secara intensif, kata Holik, maka ditetapkan khusus layanan tes RT-PCR drive thru Airport Health Center di Terminal 3 dapat memberikan hasil tes dalam waktu kisaran 3 jam. “Ini merupakan upaya stakeholder agar protokol kesehatan senantiasa dipenuhi oleh setiap calon penumpang,” jelasnya.

Syarat perjalanan menggunakan pesawat diatur di dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 88/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi COVID-19.

Sesuai SE tersebut, penumpang pesawat yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta wajib menunjukkan surat vaksin COVID-19 minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan. ***

Penulis  : Iwan Damiri
Editor    : Kamsari

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top