Industri & Perdagangan

Fraksi PAN Dukung Pengesahan RUU CEPA IK

Fraksi PAN Dukung Pengesahan RUU CEPA IK
Juru Bicara Fraksi PAN, Intan Fauzi saat Rapat Kerja dengan Mendag Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (5/7/2022)/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Fraksi PAN DPR RI menerima pengesahan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Korea Selatan (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government Of The Republic of Indonesia And The Government of The Republic of Korea), atau CEPA-IK untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena itu diharapkan pengesahan RUU CEPA IK dapat memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian Indonesia melalui peningkatan akses pasar barang, jasa, penanaman modal, dan fasilitasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi bagi Indonesia. “Sehingga dapat mendorong upaya pemulihan dan penguatan perekonomian Indonesia,” kata Juru Bicara Fraksi PAN, Intan Fauzi saat Rapat Kerja dengan Mendag Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Lebih jauh Intan menambahkan pemerintah harus memastikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea IK-CEPA haruslah diarahkan untuk menunjang kepentingan nasional berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketua PUAN ini berharap Undang-Undang tersebut dapat menjadi dasar hukum untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang menyeluruh untuk para pihak. Oleh karena akan disahkannya RUU tetang Kemitraan Indonesia-Korea, maka  Fraksi PAN memberikan beberapa catatan, yakni:

Pertama, Kementerian Perdagangan perlu mengantisipasi pasar dalam negeri tidak dibanjiri oleh produk dari negara Korea dikarenakan kebijakan (IK-CEPA) membebaskan tarif ekspor antar kedua negara, karena jika hal ini terjadi maka produk dalam negeri Indonesia akan terkena dampak yang sangat merugikan terutama produk dari UMKM. Pemerintah harus memastikan bahwa pelaku usaha khususnya UMKM tidak hanya menjadi objek dan penonton setelah diberlakukannya Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (IK-CEPA) ini,

Kedua, Implementasi dari RUU IK-CEPA harus tercipta iklim persaingan yang adil, berupa sistem jaringan perlindungan konsumen yang mencegah terjadinya pelanggaran. Pemerintah harus benar-benar membuat kebijakan yang menguntungkan Negara dan melindungi kepentingan pelaku usaha, serta melindungi kepentingan konsumen.

Ketiga, Fraksi PAN meminta kepada Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan kementerian terkait harus segera menyiapkan sarana dan kebijakan yang mendukung daya saing pelaku UMKM dalam negeri. Sebagai contoh adalah kebijakan untuk menurunkan biaya logistik yang saat ini masih tinggi berdasarkan survey dari World Bank biaya logistik di Indonesia adalah tertinggi di negara-negara ASEAN.

Keempat, Fraksi PAN meminta kepada Pemerintah untuk memastikan RUU IK CEPA memegang prinsip-prinsip komprehensif, saling menghargai (mutual rescpect), semangat membangun (constructive spirit), kesetaraan kedaulatan (sovereign equality) dan saling menguntungkan (mutual benefit).***

Penulis : Eko
Editor   : Eko

 

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top