Nasional

FPPP : Ujaran Kebencian Bisa Menimbulkan Konflik Horisontal

JAKARTA, FPPP menilai ideologi Pancasila sebagai perekat negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dilaksanakan secara konsisten dan ideologi Pancasila yang menegaskan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial dapat menjadi jawaban berbagai problematika bangsa dan negara. Namun, saat ini terdapat gangguan dan hambatan terhadap NKRI, FPPP melihat meski reformasi membawa manfaat bagi masyarakat, namun dalam implementasinya juga membawa ‘penumpang gelap’ reformasi.

“FPPP mencermati meledaknya ujaran kebencian (hate speech) dan hilangnya kesantunan dalam berkomunikasi, baik di ruang publik maupun media sosial adalah ekses reformasi. Ekses tersebut bila dibiarkan dapat menimbulkan konflik horisontal di tengah-tengah masyarakat,” demikian Ketua FPPP DPR RI Reni Marlinawati dalam ‘Refleksi Akhir Tahun 2016 FPPP DPR/MPR RI’ di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (28/12/2016). Reni Marlinawati didampingi Ketua FPPP MPR RI Arwani Thomafi, Sekjen PPP

Untuk itu kata Reni, FPPP meminta seluruh pihak agar kembali kepada nilai-nilai agama dan Pancasila serta budaya asli Indonesia dalam berkomunikasi dan menyampaikan gagasan. Baik secara langsung maupun melalui media sosial, media elektronik. FPPP juga meminta aparat penegak hukum untuk mengedepankan proses mediasi, musyawarah dan perdamaian sebagaimana tersirat dalam Pancasila. “FPPP siap bersama pemerintahan Jokowi untuk menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Baik dalam bentuk sosialisasi sebagai anggota DPR RI maupun dalam pembentukan badan atau lembaga pemantapan nilai-nilai Pancasila di kalangan pejabat, penyelenggara negara, pemerintahan daerah, DPR RI dan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu FPPP menyoroti upaya pemberantasan terorisme dan meningkatnya radikalisme. Dimana resiko tindakan aparat yang berlebihan dalam penangkapan dan pencegahan serangan terorisme. Salah satu kasus yang menonjol adalah terbunuhnya Siyono pada Maret 2016. Pada perkembangannya, FPPP juga melihat beberapa terduga teroris telah ditembak mati. Terakhir kasus pada Minggu, 25 Desember 2016, dimana 3 terduga teroris ditembeak di Waduk Jatiluhur, Karawang, Jawa Barat. “Tewasnya mereka patut disayangkan karena akan menyulitkan aparat untuk menggali informasi lebih dalam mengenai jaringan mereka,” tambah Reni.

Karena itu FPPP meminta aparat penegak hukum dan keamanan agar dalam pemberantasan terorisme agar bekerja secara maksimal untuk mengajukan para terduga terorisme kepada proses peradilan daripada aksi polisional dan upaya paksa keamanan. “FPPP juga melihat adanya upaya paksa yang berlebihan dapat menimbulkan rasa dendam dan memelihara spiral kebencian. Kondisi ini dapat menimbulkan radikalisme, terutama di kalangan generasi muda. Untuk itu, FPPP berkeyakinan penegakan supremasi hukum yang konsisten akan dapat meredam benih-benih radikalisme itu,” pungkasn Reni.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top