Nasional

FPKB : Perlu Alokasi Dana APBN – APBD Untuk New Normal Di Pesantren

FPKB : Perlu Alokasi Dana APBN - APBD Untuk New Normal Di Pesantren

JAKARTA, SUARAPEMRED – Rencana penerapan kebijakan kehidupan New Normal, tentu perlu banyak persiapan sesuai protokol kesehatan Covid-19. Terutama di Pesantren Seluruh Indonesia. Khususnya terkait anggaran yang perlu dialokasikan melalui APBN maupun APND.

“Hal itu karena terdapat ribuan pesantren dan jutaan santri yang akan kembali melakukan kegiatan ajar mengajar dan mereka membutuhkan perlindungan kesehatan. Seperti APD (alat peljndung diri), sarana dan prasarana yang membutuhkan dana dan itu tidak bisa dicover oleh pesantren sendiri,” demikian Sekretaris FPKB DPR Neng Eem.Marhamah Zulfa Hiz, Rabu (27/5).

Diketahui, pesantren merupakan salah satu tiang pendidikan berbasis agama yang selama ini telah mencetak santri-santri berprestasi dan memiliki kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Dan, mereka ini merupakan generasi penerus bangsa sehingga menjadi asset negara.

Menurut anggota Komisi V DPR itu dengan kondisi sarana dan prasaranan pesantren yang belum memenuhi standar kesehatan terlebih protokol covid-19 untuk menjalankan konsep new normal, maka membutuhkan fasilitas yang memadai.

“Kebutuhan fasilitas ini membutuhkan dana yang besar, karenanya diperlukan alokasi dana APBN hingga APBD untuk pesantren-pesantren di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Alokasi dana tersebut kata Neng Eem, diperluntukkan untuk kebutuhan mempersiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan prokol kesehatan Covid-19. Diantaranya meliputi Pusat Kesehatan Pesantresn (Puskestren) beserta tenaga dan alat medis; Sarana MCK yang memenuhi standar protokol Covid-19; Westafel portable dan penyemprotan disinfektan; APD, alat rapid test, hand sanitizer, dan masker.

Selqin itu, kebutuhan penambahan ruangan untuk ruang karantina, isolasi mandiri, ruang asrama dan ruang kelas untuk memenuhi standar penerapan physical distancing.

“Khususnya pada konteks sarana belajar, sarana kesehatan dan pemenuhan ketahanan pangan selama new normal covid-19,” tambahnya.

Karena itu, Neng Eem mendorong pemerintah memfasilitasi rapid test dan pemeriksaan swab massal untuk seluruh kiai dan santri sebagai penanda dimulai kegiatan belajar di pesantren. Selain itu, perlu memenuhi kebutuhan ketahanan pangan dan ekonomi pesantresn untuk santri yang kembali ke pesantres minimal selama 14 hari (mengikuti isolasi mandiri).

Selain itu, pemerintah perlu menyediakan sarana prasarana belajar yang memenuhi standar new normal, harus disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama termasuk didalamnya digitalisasi proses belajar mengajar di pesantren.

“Pemerintah juga harus menyiapkan SOP atau Prosedur Tetap (Protap) beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya dalam bentuk buku satu dan sebagainya, tentang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di pesantren dalam masa new normal,” jelas Neng Eem.

Sebab, lanjut Neng Eem, terdapat 28.000 pesantren (yang di dalamnya terdapat 18 juta kehidupan santri dan 1,5 juta pengajar serta jutaan masyarakat yang menggantungkan perputaran ekonominya dari kehidupan pesantren) mendesak agar dapat kembali memulai proses kegiatan belajar mengajar.

“Jadi, pemerintahan pusat hingga daerah perlu memperhatikan dan harus memberikan bantuan kepada pesantren. Sebab, pesantren selama ini melahirkan santri-santri yang berkondtribusi pada bangsa dan negara,” pungkasnya.

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top