Nasional

FPG DPR Gelar Seminar Tindak Pidana Terorisme

JAKARTA, Anggota Pansus RUU Penanggulangan Tipikor dari Fraksi Golkar menggelar seminar nasional ‘Menggagas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai Leading Sector Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme’ di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (6/12/2016). Hadir sebagai pembicara adalah Ketua FPG Kahar Muzakir, Aziz Syamsuddin, Nasir Abas (eks Jamaah Islamiyah), dan Raichatul Aswidah (Komnas HAM).

Dalam kesempatan itu Raichatul menegaskan jika pelibatan TNI tidak masalah dalam hal mengancam kedaulatan negara dan penegak hukum tidak mampu lagi mengatasinya. Karena itu Indonesia bisa merumuskan sendiri tentang terorisme tersebut, sehingga tidak tergantung kepada rumusan yang ditetapkan oleh PBB. “PBB sendiri menyerahkan kepada negara masing-masing sesuai dengan ancaman yang dihadapi negara itu,” ujarnya.

Nasir Abbas mengingatkan jika teroris itu akan melakukan terror-nya secara terus-menerus dan berulang-ulang, karena ideologi mereka adalah membunuh itu kewajiban dan meninggal sebagai mujahid, mati syahid, masuk surga dan mendapatkan bidadari. “Itu sudah ideologi mereka. Bisa dirubah, tapi sulit karena doktrinnya sejak di Afganistan sudah begitu,” tegasnya.

Apalagi Indonesia saat ini dianggap mereka sebagai negara ‘kafir’ karena dianggap tidak sesuai dengan aturan negara Islam. Mereka ini kata Nasir, tergabung dalam organisasi Jamaah Islamiyah (JI), Laskar Jihad, Jundullah, dan semacamnya.

Khusus untuk Indonesia Nasir menilai kalau munculnya radikalisme itu berawal dari NII (negara Islam Indonesia) yang lahir pada 7 Agustus 1949 yang dipelopori Kartosuwirdjo di Garut, dan berkembang sampai Aceh, Sulawesi Selatan, Ambon, dan daerah lainnya di Indonesia. Sampai menjadi gerakan nasional yang mengancam NKRI.

Karena itu lanjut Nasir, mereka yang pergi ke Afganistan dan bergabung dengan Alqaidah dan ISIS sekarang ini memang bertujuan untuk mempersiapkan kekuatan diri guna mengembalikan Indonesia sebagai negara ‘Islam’. “Mereka menganggap bahwa NKRI itu negara kafir. Ada 10 angkatan yang memang belajar akademi militer, menembak, propaganda, penggalangan massa, counter opini pemerintah di berbagai media termasuk medsos, dan lain-lain. Jadi, mereka sudah canggih,” katanya.

Dimana Malaysia yang berbatasan dengan Philipina dijadikan sebagai nasis militer, sedangkan Singapura dan Australia sebagai basis ekonomi, dan Indonesia sebagai target utama terorisme. Karena itu dalam waktu yang cepat bisa menyebar ke Indonesia melalui Philipina, Poso, Ambon, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa.

Dengan demikian kata Nasir, seharusnya Indonesia ini menjadi leading sektor sekaligus leading deradikalisasi untuk menghadapi ancaman terorisme tersebut.

Persoalannya kata anggota Komisi I DPR RI FPG Dave Laksono, dalam perumusan RUU Terorisme ini kita mau memprioritaskan HAM atau keamanan nasional, kita selamatkan NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika ini? “Itulah saya kira yang menjadi pertanyaan dalam menghadapi ancaman terorisme tersebut, “ jelas Dave.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top