Nasional

FPDIP: Tidak Darurat, Polri Tidak Pahami Tugasnya

JAKARTA, Anggota Komisi III FPDIP DPR RI Masinton Pasaribu menilai jika kasus penanganan demo 212 oleh kepolisian itu menujukkan bahwa Polri belum memahami tugas dan fungsinya dengan baik. Padahal situasinya bukan darurat sipil, hanya eskalasi massa-nya cukup besar, namun tidak ada kedaruratan.

“Jadi, tidak ada kedaruratan, sehingga tak perlu ada larangan memasuki gedung DPR RI. Kecuali ada darurat sipil. Juga kecuali anggota DPR RI itu melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, dan kriminal yang lain, maka tidak perlu izin Preisden RI maupun MKD,” tegas Masinton di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (16/12/2016).

Kalau misalnya hanya minta klarifikasi terhadap anggota DPR RI, maka kata Masinton, Polri harus minta izin ke MKD. Tidak tiba-tiba memanggil anggota DPR RI yang memang memiliki hak imunitas.

Sebelumnya pada Jumat (16/12/2016) Komisi III DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Mabes Polri. Selain kasus tersebut, juga untuk mengantisipasi perayaan Natal dan tahun baru 2017.

Dalam rombongan itu ada sejumlah anggota Komisi III DPR antara lain Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III Arsul Sani, Adies Kadir, Junimart Girsang, Dossy Iskandar, dan Daeng Muhammad.

Tapi lanjut Masinton, Eko tak terkait dengan ketiga kasus itu. “Itu perlu didalami apakah pernyataan Eko berkaitan dengan keterlibatannya dalam tindakan terorisme. Terseretnya nama Eko menjadi pengingat bagi setiap anggota DPR dalam menyampaikan pernyataan. “Kami minta teman-teman anggota DPR dalam membuat kesimpulan jangan prematur. Apalagi berkaitan isu-isu sensitif di public, maka harus menjaga etik DPR,” ujarnya.

Menurut Masinton, hal itu bukan untuk membatasi pernyataan anggota DPR RI, tapi harus melalui kajian dan analisa mendalam apalagi berkaitan dengan isu-isu yang menjadi keresahan publik, yaitu terorisme.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top