Nasional

FPDIP: Suap Rotasi Jabatan Banyak Di Daerah

JAKARTA, Anggota Komisi III DPR RI FPDIP Masinton Pasaribu mengatakan jika rotasi jabatan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota banyak terjadi suap justru di daerah. Khususnya ketika sang kepala daerah membutuhkan uang, saat itulah mereka merotasi sejumlah pejabat.

“Fenomena itu menjadi rahasia umum. Setiap pengangkatan, rotasi, selalu dijadikan “ATM” oleh kepala daerah. Biasanya praktik tersebut dilakukan oleh kepala daerah yang tidak memiliki orientasi jangka panjang. Sehingga rotasi dan mutasi jabatan dijadikan sumber “penghasilan,” tegas Masinton pada wartawan di Jakarta, Rabu (4/1/2017).

Karena itu dia mengapresiasi langkah KPK menangkap tangan Sri Hartini karena praktik penarikan “setoran” tersebut. Sehingga praktik semacam ini perlu terus dimonitor dan diawasi. Peristiwa yang menimpa Sri Hartini diharapkan menjadi titik awal berhentinya praktik tersebut.

“Kami Komisi III mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi penegak hukum, baik itu Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK untuk melakukan monitoring baik itu pencegahan maupun penindakan terhadap pungli yang selama ini berlangsung di berbagai daerah,” ujarnya.

Sebelumnya Bupati Klaten Sri Hartini dan Kasi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Suramlan ditangkap KPK pada Jumat (30/12/2016) lalu. Keduanya merupakan tersangka dalam kasus suap terkait penempatan pejabat daerah di Kabupaten Klaten. “Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan,” kata Juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (31/12/2016).

Sri dan Suramlan ditahan di rumah tahanan berbeda. Sri ditahan di rumah tahanan Klas I Jakarta Timur cabang KPK yang berada di gedung KPK. Sementara itu, Suramlah ditahan di rumah tahanan KPK yang letaknya di Pomdam Jaya Guntur. Begitu keluar dari gedung KPK, Sri dan Suramlan kompak bungkam. Keduanya langsung masuk ke mobil tahanan yang membawa mereka ke rutan masing-masing.

Dari delapan orang yang ditangkap, KPK hanya menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Sri dan Suramlan. Penyuapan tersebut berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan dalam pengisian perangkat daerah di Kabupaten Klaten.

Praktik penarikan “setoran” dalam proses rotasi dan mutasi jabatan dianggap sudah merupakan hal umum di Indonesia.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (2/1/2017). Penggeledahan tersebut dilakukan pasca-operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten Sri Hartini beberapa hari lalu.

KPK masih melakukan penggeledahan di sejumlah kantor dinas di kompleks kantor Kabupaten Klaten. Kali ini, setidaknya delapan petugas KPK datang dan langsung menuju kantor BKD yang berada di Gedung C.

Tampak personel kepolisian melakukan penjagaan ketat di pintu masuk kantor BKD selama penyidik KPK melakukan penggeledahan. Wartawan dan pegawai BKD pun dilarang masuk. “Kepolisian Klaten melakukan pengamanan selama penggeledahan dari petugas KPK, dan memang sedang ada penggeledahan oleh KPK,” kata Kapolres Klaten AKBP M Darwis, Senin (2/1/2017).

Sebelumnya, KPK juga melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sri Hartini di Desa Tloyo, Wonosari, Klaten, dan juga rumah dinas bupati di Jalan Pemuda 194, Kota Klaten.

Bupati Sri ditangkap tangan oleh penyidik KPK saat diduga menerima suap terkait mutasi jabatan di Kabupaten Klaten. Sri ditangkap bersama Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Suramlan. (Baca: Bupati Klaten dan Satu PNS Ditetapkan sebagai Tersangka).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top