Nasional

FPDIP: Penundaan Revisi UU MD3 Masih Wajar

JAKARTA, Rapat paripurna DPR RI memutuskan bahwa revisi UU MD3 batal disahkan menjadi inisiatif DPR. FPDIP menilai pengunduran tersebut masih dalam prosedur. Prosedurnya demikian dan hanya pengesahan badan legislasi sebagai inisiatif DPR yang harus diharmonisasikan dan itu harus dilaporkan.

Demikian dikatakan Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (11/1/2017). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sendiri meminta jatah kursi pimpinan MPR.
Karena itu kata Hendrawan, sebaiknya Revisi UU MD3 menyelesaikan revisi jangka pendek terlebih dahulu. “Sebenarnya itu sebabnya ada revisi jangka pendek untuk mengakomodasi. Tapi, ada agenda berikutnya, revisi yang menyeluruh. Revisi menyeluruh setelah ini selesai. Tidak hanya persoalan DPD, ada isu lain juga seperti fungsi badan legislasi, dan lainnya,” ujarnya.

Hendrawan optimistis pembahasan revisi jangka pendek, yang salah satunya untuk mengakomodir pimpinan DPR dan MPR dari PDIP segera dirampungkan. Soal aspirasi DPD itu bisa dilakukan saat revisi selanjutnya.

“Sebaiknya revisi jangka pendek dulu, setelah ini nanti disahkan. Targetnya cepat saja kok, diharapkan satu minggu selesai. Aspirasi lain yang tumbuh seperti DPD, nanti masuk revisi yang bersifat menyeluruh,” katanya.

Sebaiknya revisi yang terbatas dulu, ada harapan aspirasi pimpinan DPR juga merepresentasikan hasil Pemilu. Sebentar lagi akan ada pembicaraan tingkat satu. “Ini sesuai prosedur pembahasan UU. Jadi, revisi UU MD3 secara menyeluruh diharapkan rampung pada akhir 2018. Maka kita harapkan akhir 2018 pembahasan UU MD3 selesai secara menyeluruh. Revisi terbatas, kita harapkan 2 minggu lah paling lambat,” pungkasnya.

Sebelumnya, revisi UU MD3 tak jadi disahkan menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna. Sidang paripurna pembukaan masa sidang hanya membacakan surat dari Badan Legislasi soal revisi UU MD3 yang sudah masuk dalam Prolegnas itu.

“Perihal revisi UU MD3 akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang menjadi pimpinan sidang paripurna di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (10/1).

Proses pembahasan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau MD3 akan disahkan dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang III, yang akan digelar hari ini. Dengan adanya revisi tersebut, berarti pimpinan DPR RI akan bertambah dari lima orang menjadi enam orang.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top