Nasional

FPDIP Minta Isu Komunis Diproses Hukum

JAKARTA, Merebaknya isu komunisme berbarengan dengan isu banyaknya tenaga kerja asing (TKA) illegal dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia menjadi salah satu pembahasan antara Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan pada Senin (6/2/2017) malam di Gedung DPR RI.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI FPDIP, Tb. Hasanuddin mengatakan, pihaknya bersama Menhan dan Panglima TNI sepakat jika ada indikasi bangkitnya paham komunis, maka sesuai Tap MPR dan UU maka itu pasti dilarang. “Kami sepakat, kalau ada yang diindikasikan komunis bangkit, sesuai dengan Tap MPR dan undang-undang bahwa komunis itu dilarang,” tegas Tb. Hasanuddin pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Karena itu kata Tb. Hasanuddin, jika ada orang atau kelompok yang terindikasi komunis harus diproses hukum tanpa perlu teriak-teriak ke publik. “Kalau ada yang terindikasi komunis ya diproses saja secara hukum sehingga tidak perlu teriak-terika ke masyarakat,” ujarnya.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengatakan bahwa paham komunis memang dari dulu ada, tapi untuk tumbuh lagi tidak mungkin. Sebab, sulit kalau ideologi komunis tumbuh lagi di Indonesia.

“Isu itu dari dulu memang tidak akan pernah hilang. Tapi kalau tumbuh lagi di Indonesia saya kira tidak ada. Siapa yang mau jadi PKI, bahwa oknum-oknum itu ada. Tapi jangan dibesar-besarkanlah. Kita semua harus seiya-sekata kalau kita mau negeri ini menjadi lebih baik. Saya pikir betul itu saya alami dari mulai saya SMA, saya dulu ikut penumpasan PKI, jadi melihat semua,” tambah Luhut.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top