Nasional

FPDIP Dukung Peran DPD Diwujudnyatakan

JAKARTA – Anggota Baleg DPR RI Hendrawan Supratikno sepakat jika DPD RI itu lebih fungsional dan instrumental, tidak seperti sekarang ini, yang tidak jelas. DPD RI hanya sebagai aksesoris seolah-olah dibagi untuk masalah daerah, tapi nyatanya yang ditangani DPR RI lebih banyak. Ke depan, peran DPD ini harus lebih diwujudnyatakan.

“UU MD3 sekarang ini sebagai hasil ‘kecelakaan dan persekongkolan’ DPR RI akibat pertarungan politik yang tajam pasca Pilpres 2014. Dimana ada KMP dan KIH, yang memutuskan pencalonan pimpinan MPR dan DPR RI itu dengan sistem paket. Bukan proporsional. Makanya meski PDIP menang pemilu dan pilpres, gagal menjadi pimpinan MPR dan DPR RI, karena sistem persekongkolan itu,” tegas anggota Komisi XI DPR RI FPDIP itu dalam dialog kenegaraan ‘Mengapa Revisi UU MD3 Terbatas?’ bersama Ketua PPUD DPD RI Afnan Hadikusumo, dan pakar hukum tata negara Refly Harun di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Sementara itu revisi UU MD3 terbatas tersebut hanya terkait dengan 5 pasal, yaitu tiga pasal terkait dengan penambahan pimpinan MPR, DPR, dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), fungsi Baleg DPR RI, dan produk UU. “Surat Presiden untuk revisi UU MD3 terbatas itu sudah ada di meja pimpinan DPR RI. Daftar inventarisasi masalah (DIM) segera dibagi ke fraksi-fraksi dan selanjutnya dibahas di Baleg. Sehingga lebih cepat lebih baik,” pungkasnya.

Menurut Refly, penambahan pemilihan pimpinan MPR dan DPR itu tidak salah, khususnya ketika terjadi kekosongan, tapi apa manfaatnya bagi rakyat? “Kan tidak ada. Jadi, kalau tidak ada penguatan DPD RI, seharusnya DPR RI menjalankan pasal 22 D putusan MK yang memerintahkan proses legislasi itu tripatrit (Presiden, DPR dan DPD RI). Itu yang harus dijalankan. Kalau tidak, maka produk UU yang dihasilkan cacat formal,” katanya.

Karena itu revisi UU MD3 itu lanjut Refly, tidak bisa tambal sulam seperti sekarang ini, maka harus dijauhkan dari kepentingan politik (conflict of interest), dan mambahas UU lebih produktif lagi. “Jepang yang menganut sistem parlementer dalam setahun bisa menghasilkan seratusan UU. Sedangkan Indonesia yang presidensial, ya jangan jauh-jauh banget produktifitasnya,” tambahnya.

Sebelumnya MK pada Selasa (28/2/2017) sudah menolak permohonan uji materi Tatib masa jabatan pimpinan DPD RI, yang diajukan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2014-2019 Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan tiga anggota DPD Djasarmen Purba, Anang Prihantoro, serta Marhany Victor Poly Pua. Mahkamah menilai permasalahan yang dimohonkan oleh pemohon bukan merupakan kewenangan MK.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top