Nasional

FPAN Nyatakan Belum Perlu Hak Angket Penyadapan

JAKARTA-Ketua Fraksi PAN DPR RI Mulfachri Harahap menilai persoalan penyadapan seringkali menjadi kontroversi. Karena itu, kegiatan penyadapan seharusnya hanya bisa dilakukan oleh institusi-institusi tertentu dan dengan pengawasan yang ketat. Saat ini banyak pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan penyadapan tersebut. Tapi, FPAN menilai belum perlu hak angket penyadapan.

“Belajar dari pengalaman, fpan memandang perlu segera membuat aturan yang lebih komprehensif dan detil yang bisa memberikan kepastian hukum terhadap penyadapan ini,” tegas Mulfachri pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Di Amerika Serikat misalnya, terdapat sebuah badan yang diberi kewenangan untuk memberi izin kepada lembaga yang mau melakukan penyadapan. “Jika mau, Indonesia juga bisa meniru hal itu agar pengawasan terhadap kegiatan penyadapan itu dilakukan lebih ketat,” ujarnya.

Menyinggung hak angket yang digulirkan Fraksi Partai Demokrat kata Mulfachri, FPAN tunggu hasil penyelidikan dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “FPAN belum menilai bahwa hal itu perlu didorong lewat hak angket. “Kami belum sampai pada kesimpulan untuk mendorong persoalan penyadapan ini ke Pansus atau angket,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Mengapa? Karena FPAN kata Mulfachri, masih melihat penyelesaian secara hukum adalah prioritas yang harus diambil oleh aparat penegak hukum. Dimana penyadapan itu tidak termasuk delik aduan. Sehingga, kepolisian bisa segera melaksanakan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang.

“Jadi, tidak boleh di negara yang berasaskan hukum ini ada sebuah pelanggaran hukum yang dibiarkan begitu saja,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top