JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Abdul Muhaimin Iskandar alias Gus Muhaimin, besok dinilai sangat politis. Pasalnya, kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja itu terjadi pada 2012 ketika lembaga itu dipimpin Muhaimin Iskandar pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Demikian kata Ketua Umum Forum Masyarakat Santri Nusantara (FormasNU) Ahmad Rouf Qusyairi, di Jakarta, Senin, (4/10/2-2023). Menurut Gus Rouf, begitu lelaki ini biasa disapa, pemanggilan Gus Muhaimin oleh KPK dua hari setelah dideklarasikan sebagai Bacawapres mendampingi Anies Baswedan, bukan murni penegakan hukum, tetapi lebih karena tendensi politik yang kental.
Kasus ini terjadi 2012 yang lalu, artinya sudah 10 tahun lebih tidak diurus. Lalu, kenapa baru sekarang diurus kembali setelah menjelang momen pemilu, apa dasarnya. “Ini benar benar aneh dan semakin menguatkan dugaan orang selama ini bahwa KPK nampaknya sekarang ini sudah menjadi alat politik kelompok tertentu,” singgungnya.
Apabila cara-cara KPK yang melakukan tebang pilih ini terus menjadi polanya dalam bekerja, maka dikawatirkan kepercayaan masyarakat akan turun. Untuk itu, KPK perlu lebih profesional dan berupaya mengembalikan keppervaan masyarakat. “Yang belakangan ini makin rendah akibat kinerja nya yang tidak jelas,” pungkasnya.***
Penulis : Budiana
Editor : Budiana
