JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM--Salah satu cara mendongkrak inklusi keuangan, adalah mempercepat transformasi menuju teknologi digital perlu terus dilakukan untuk memastikan masyarakat, terutama yang paling rentan dan kelompok yang kurang terlayani dapat bekerja. “Kemajuan teknologi dan informasi telah mendukung upaya kami untuk mencapai target inklusi keuangan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Jumat (13/5/2022).
Salah satu bentuk transformasi digital yang perlu dilakukan ialah dengan memanfaatkan teknologi finansial atau financial technology (fintech) yang saat ini semakin beragam kegunaannya. “Digitalisasi, kecerdasan buatan, dan analisis data besar, hanyalah sebagian kecil dari apa yang telah dimanfaatkan di seluruh dunia untuk secara khusus mendorong kemajuan inklusi keuangan, khususnya untuk perempuan, pemuda dan UMKM,” tutur Sri Mulyani.
Menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, fintech mendukung UMKM dengan memberikan opsi pembiayaan yang lebih efisien, di mana pada saat bersamaan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus dan menjaga keselamatan. Pasalnya, fintech memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi, membeli, menjual, dan mengonsumsi, dengan kontak fisik yang minimal, dengan menggunakan pembayaran kode QR.
Namun demikian, bagi perempuan, pemanfaatan fintech menghadapi tantangan utama, yakni rendahnya keterampilan literasi digital dan rendahnya literasi keuangan, terutama yang bekerja di sektor informal. “Tanpa literasi dan edukasi keuangan, akan sulit untuk membuka rekening, kemudian mengaitkannya atau memberikan implikasi lain atau manfaat positif lainnya bagi mereka,” ujar Dosen FEUI.
“Itulah mengapa penting untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan bagi perempuan untuk membantu mereka mendapatkan akses ke sistem keuangan berbasis digital,” tambah dia.
Sementara bagi pemuda, diperlukan dorongan untuk meningkatkan akses kelompok ini ke layanan keuangan formal yang memungkinkan mereka berinvestasi dalam pendidikan.
Lebih lanjut Ani menjelaskan akses ke layanan keuangan formal juga memungkinkan generasi muda untuk mendapatkan otonomi dalam masyarakat dan menjadi aktor sosial-ekonomi yang aktif di negara mereka. “Bersamaan dengan dorongan pemanfaatan fintech, bendahara negara menekankan pentingnya pengawasan terhadap sektor jasa keuangan digital untuk melindungi konsumen,” paparnya.
Pasalnya, sambung Ani, banyak jasa keuangan yang menawarkan akses keuangan, tetapi kemudian menjadi masalah bagi banyak orang yang meminjam uang dengan tingkat bunga yang berlebihan dan tinggi (pinjaman online) sehinga banyak orang tidak mampu untuk membayarnya kembali. “Teknologi mengubah sistem keuangan. Oleh karena itu, kita sebagai pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa perubahan ini aman dan inklusif serta tidak ada yang tertinggal,” pungkasnya. ***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Eko
