Nasional

Fatwa MUI Dijadikan Alat untuk Mengganggu Stabilitas Masyarakat

JAKARTA, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menilai fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki pengaruh cukup besar pada kehidupan bernegara. Banyak contoh positif penerapan fatwa tersebut, misalnya, untuk menetukan halal atau haramnya produk makanan.

“Tapi, belakangan ini ada fatwa yang menimbulkan gejolak stabilitas keamanan. Menarik belakangan ini ketika fatwa MUI mempunyai implikasi luas dan dapat menimbulkan dampak stabilitas gangguan kamtibnas,” tegas Tito dalam diskusi bertajuk “Fatwa MUI dan Hukum Positif” di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Karena itu kata Tito, Fatwa MUI itu memengaruhi sistem hukum di Indonesia. Seperti fatwa larangan untuk menggunakan atribut Natal bagi karyawan beragama Islam. “Fatwa itu memicu berbagai gerakan, mulai dari sosialisasi di tempat public, sweeping, hingga kekerasan di kafe. Atas nama sosialisasi, tapi menimbulkan keresahan. Bahkan dianggap intoleransi mulai berkembang,” ujarnya.

Selain itu ada juga sikap MUI soal dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Fatwa ini, kata Tito, memicu munculnya kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF MUI).

Gerakan tersebut kemudian memobilisasi opini masyarakat bahwa fatwa MUI merupakan keputusan tegas dan final serta mengikat bahwa apa yang dilakukan Ahok merupakan suatu tindakan pelanggaran pidana. Padahal, lanjut Tito, fatwa MUI bukan merupakan hukum positif yang disahkan oleh undang-undang.

“Kita lihat bagaimana sikap dan pandangan keagamaan membuat masyarakat menjadi termobilisasi, lalu muncul aksi, yang semuanya cukup banyak dipengaruhi keputusan MUI. Fenomena ini menunjukkan bahwa fatwa MUI bukan lagi dianggap suatu pandangan halal atau haram, tapi juga mulai memunculkan dampak stabilitas keamanan masyarakat,” tambahnya.

Juga tidak hanya berdampak pada sutuasi keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi juga mengancam kebhinekaan. “Terutama ancaman yang sangat sensitif yaitu keagamaan. Karena latar belakang keagamaan didasarkan pandangan pada Tuhan,” jelas Tito.

Dengan demikian menurut Tito, sering muncul pertanyaan apakah fatwa MUI merupakan hukum positif? Lalu, apakah dibenarkan melakukan sosialisasi fatwa MUI soal atribut Natal sebagaimana yang terjadi di Solo? “Itulah yang harus dijelaskan oleh Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin dan ahli hukum tata negara Prof. Mahfud MD. Penjelasan itu juga akan menjadi masukan untuk mengambil sikap dan langkah ke depan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dan kebhinekaan ini,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top