Nasional

Farouk Undang Tokoh Non Parpol Bahas Masalah Bangsa

JAKARTA, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad menginisiasi pertemuan tokoh lembaga keagamaan dan ormas bersama DPD RI pada Rabu (1/2/2017) di Gedung DPD RI Jakarta. Dalam pertemuan dengan tokoh non parpol ini untuk membangun kesamaan persepsi dan pemahaman untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pertemuan mengundang sejumlah komponen bangsa yang terdiri atas sejumlah tokoh agama dan ormas seperti Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Konferensi Wali gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI), Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI), Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin). Selain itu juga turut hadir Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Pada pertemuan sebelumnya dihadiri juga oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Pengurus Besar (PB) Nahdatul Ulama.

“Kami menyadari bahwa bangsa kita akhir-akhir ini disamping diterpa berbagai bencana alam, juga menghadapi bencana sosial yang serius, berupa menguatnya kekhawatiran dan kecemasan atas sejumlah isu serta terjadinya perbedaan persepsi yang tajam di dalam masyarakat dalam memahami kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa,” tegas Farouk.

Melalui pertemuan tokoh dari sejumlah komponen bangsa non parpol ini, kami terpanggil membangun kesamaan persepsi dan pemahaman untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik serta lahir pemikiran solutif menyikapi kondisi aktual kebangsaan. Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban dan dialogis ini menghasilkan tiga kesepakatan sebagai berikut.

1. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk tidak lagi mempersoalkan keberagaman apalagi dengan saling menuduh satu sama lain sebagai intoleran, tidak pancasilais, anti kebhinekaan, mengancam NKRI, dan yang serupa, baik secara langsung maupun melalui media massa dan media sosial. Daripada gencar saling menuding pihak lain, lebih baik kita menyatukan sikap dan upaya menghadapi ancaman riil dari dalam dan luar negeri, seperti radikalisme /terorisme, penyebaran komunisme, neo liberalisme dan ajaran-ajaran lain yang merongrong Pancasila, narkoba, tenaga kerja asing illegal/nonskill, dan lain-lain.

2. Mendorong Pemerintah cq. aparat keamanan dan penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum yang berkehendak secara profesional dan bertanggungjawab. Penegakan hukum menjadi tidak efektif dalam kondisi pembiaran sehingga tidak menjamin adanya kepastian hukum. Pengambilan tindakan atas suatu pelanggaran hukum yang melibatkan antar komponen bangsa seyogyanya mengoptimalkan langkah persuasif dan menghindarkan diri dari sikap yang dapat memberi kesan keberpihakan karena justru dapat semakin mempertajam perbedaan antar komponen. Sejalan dengan itu kepada Pemerintah diharapkan untuk meluruskan kembali kebijakan-kebijakan yang tidak mencerminkan keadilan sosial dengan membangun kesantunan sosial termasuk penggunaan media sosial secara bertanggungjawab serta toleransi dan keberagaman berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3. Memohon kepada Presiden selaku Kepala Negara untuk mengadakan suatu forum “Dialog Rekonsiliasi Nasional” yang melibatkan semua komponen bangsa, formal – informal, parpol – ormas, lembaga keagamaan, lembaga adat/budaya/kedaerahan, cendekiawan, pemuda, mahasiswa dan lain sebagainya. Pertemuan tersebut diharapkan membuka kesempatan masing-masing pihak yang berbeda paham dan keinginan untuk membicarakan berbagai permasalahan bangsa dan mencari solusi untuk mengatasinya sampai dihasilkannya suatu konsensus nasional.

Ahok

Menyinggung soal Ahok dengan KH. Ma’ruf Amin dalam persidangan di pengadilan Jakarta, Farouk berpendapat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahya Purnama bersama tim kuasa hukumnya ada baiknya Pak Ahok dan timnya dalam menyampaikan pendapat di persidangan memperhatikan kesesuian data dan kondisi masyarakat. “Bagaimanapun persidangan terkait penistaan agama merupakan sesuatu yang sangat sensitif dan mendapatkan perhatian masyarakat luas,” jelasnya.

Meski Ahok telah meminta maaf tapi belum dapat meredakan suasana karena tidak dapat dipungkiri masih menyimpan kegelisahan, tanda tanya dan memunculkan kekisruhan di masyarakat. Sudah sepantasnya, setiap pernyataan dan sangkaan tim kuasa hukum agar mampu dibuktikan secara bertanggung jawab.

Namun demikian, permintaan maaf Ahok sudah sepantasnya diikuti dengan perbaikan dalam pola komunikasi dengan publik, terlebih kepada para ulama seperti KH Ma’ruf Amin, seorang tokoh karismatik di kalangan NU. “Adapun kepada tim kuasa hukum akan lebih baik fokus pada kasus penistaan agama, dibandingkan justru terjebak kepada isu politik dan seringkali menyalahkan pihak lain.” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top