Nasional

Farouk Muhammad Minta Semua Harus Menjaga Kebhinnekaan

JAKARTA, DPD RI menghimbau segenap bangsa Indonesia untuk tetap menjaga komitmen dalam kebhinekaan, menjaga keberagaman dan stabilitas daerah untuk menjaga dari disintegrasi bangsa. DPD RI juga mengutuk keras aksi bom di depan Gereja Oikumene di Samarinda, yang menyebabkan satu balita, Intan Olivia Marbun 2,5 tahun meninggal dan 3 lainnya luka bakar parah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad saat memimpin Sidang Paripurna ke-4 masa sidang II Tahun 2016-2017, di Gedung DPD RI Jakarta, Kamis (17/11).

“Gangguan dan ancaman terhadap desintegrasi bangsa tidak boleh dikesampingkan, kami mengutuk keras aksi pemboman di Gereja Oikumene Samarinda, yang terjadi pada Minggu (13/11/2016) Wita itu. Untuk itu, kita semua perlu komitmen dalam menjaga kebhinekaan dan keberagaman menjadi satu kekuatan, dan bisa meredam konflik,” ujar Farouk.

Menurut Farouk, Indonesia juga perlu memperhatikan dampak dari pemilihan Presiden Amerika Serikat 9 November lalu terhadap sektor perekonomian dan perdagangan dalam negeri, karena pondasi ekonomi Indonesia terutama di daerah masih rentan terhadap pengaruh ekonomi global.

“Perekonomian nasional saat ini sudah menjadi market potensial bagi negara lain, maka kita harus bisa menjaga iklim investasi dengan negara lain, selain itu pmerintah harus bisa mendesak pelaku bisnis asing untuk menggunakan tenaga kerja Indonesia dalam melakukan ekspansi bisnisnya di Indonesia,” tambah Farouk.

Pada Sidang Paripurna ini selain menerima laporan hasil reses anggota DPD RI, DPD juga memaparkan rencana dan progres alat kelengkapan DPD RI pada masa Sidang ini yaitu, Komite I DPD akan segera melaksanakan tahap Pengawasan pilkada serentak 2017 dan ikut serta dalam pembahasan RUU penyelenggaraan pemilu dengan DPR dan Pemerintah.

Senator Bengkulu Ahmad Kanedy menyatakan bahwa Bengkulu siap menjadi percontohan dan duta dalam membantu menjaga daerah dalam menciptakan suasana kondusif. “Provinsi Bengkulu siap menjadi duta dalam ikut serta menjaga suasana kondusif daerah, hal tersebut dapat menjaga iklim investasi dan juga percepatan pemerataan pembangunan daerah,” ujarnya.

Komite II RUU varietas tanaman untuk Pembangunan berbasis lingkungan, pembangunan yang masif dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Komite III RUU Kewirausahaan Nasional untuk meningkatkan stimulus ekonomi dan sejalan dengan paket kebijakan ekonomi pemerinah. Komite IV akan memberikan Pertimbangan terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2016 bekerjasama dengan Badan Akuntabilitas Publik(BAP).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top