Nasional

Fahri: MKD Harus Buktikan Ada Pelanggaran Etik Novanto

JAKARTA, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR membuktikan pelanggaran etik Ketua DPR RI Setya Novanto. Hal itu disampaikan terkait MKD yang menggelar sidang etik pada Selasa (21/11/2017) siang ini.

“Setya Novanto hanya bisa diganti jika memang terbukti melanggar etik. Kalau MKD akan memproses ini sendiri, maka perlu mekanisme pembuktian. Tapi, kalau dia menerima limpahan proses hukum dari KPK, maka tidak perlu pembuktian,” tegas Fahri Hamzah pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (21/11).

Dikatakan, rencana MKD mengundang fraksi-fraksi di DPR untuk dimintai pandangan terkait pergantian Ketua DPR itu bukan hal yang menentukan Novanto bisa diganti atau tidak.

Menurut Fahri, yang menentukan itu bukan hasil dari pertemuan fraksi-fraksi di MKD. Tapi, dari hasil investigasi. “Jadi, tuduhan melanggar kdoe etik itu harus bisa dibuktikan dengan alat bukti di sidang MKD. Sedangkan Pak Novanto tak ada di MKD, bagaimana mau disidang?” tanya Fahri.

Namun demikian dia mempersilakan MKD untuk menggelar rapat internal untuk mencari formulasi proses pergantian Ketua DPR RI yang baru. “Saya kan kebetulan pimpinan dari Pansus UU MD3. Maka saya mengerti tata cara dan aturan di MKD,” ujarnya.

Fahri mengatakan, dengan tidak adanya sosok Novanto di MKD, bukan berarti terdapat kekosongan jabatan. Karena secara umum, pimpinan yang ada di DPR memiliki mekanisme kerja kolektif kolegial. Sehingga jika Ketua DPR berhalangan, tugas dewan bisa ditangani oleh 4 wakil ketua DPR yang ada.

“Bahwa fungsi pimpinan DPR dari awal itu kolektif kolegial, sehingga relatif tidak ada tugas yang tidak bisa dilaksanakan. Jadi, rompi orannye yang dikenakan Novanto di KPK tidak bisa diindikasikan sebagai pelanggaran etik,” tambahnya.

Pernyataan Wakil Ketua MKD Sarifudin Sudding yang sebelumnya menyatakan penahanan Novanto oleh KPK merupakan indikasi pelanggaran etik kata Fahri, hal itu harus melalui pembuktian dalam proses sidang.

“Jadi, tuduhan itu harus ada proses persidangan dan pembuktian secara nyata dan meyakinkan. Kalau merujuk UU MD3, maka harus menunggu statusnya sebagai terdakwa. Kalau sudah terdakwa, kan otomatis diberhentikan dan tidak perlu pembuktian sidang MKD,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top