Nasional

Fahri Hamzah: UU MD3 Tetap Berlaku Setelah 30 Hari

JAKARTA, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan jika revisi UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 tetap berlaku setelah 30 hari disahkan DPR dan pemerintah.

“Setelah masuk lembaran negara, maka UU ini harus ditaati oleh semua orang,” tegas Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Menurut Fahri, UU hasil revisi ini dibahas cukup lama antara DPR dengan pemerintah, dan disahkan pekan lalu. Tapi, Presiden Jokowi kemungkinan tidak akan menandatangani UU MD3 tersebut.
Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly setelah melaporkan soal UU MD 3 kepada Presiden Jokowi di kantor kepresidenan, mungkin cukup kaget mendengar laporannya.

Namun kata Fahri, tidak etis jika sampai presiden tidak menandatangani UU MD3. “Presiden mau apa? Ini soal pikiran. Jadi jangan emosional, kita memerlukan pikiran-pikiran kenegarawanan,” kata Fahri.

Muatan UU MD3 yang direvisi adalah buah pikiran yang benar. Hanya saja banyak yang belum mempunyai pemikiran ketatanegaraan, sehingga banyak yang salah paham.

“Kalau belum ditandatanganinya UU MD3 bukan berarti mau pencitraan, tapi UU MD3 itu persoalannya sudah disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Bisa dimengerti karena ini memang berat, tapi harus disahkan karena pemerintah ikut membahas,” jelas Fahri.

Falsafah UU MD3 memang berat, sehingga jika belum seorang negarawan maka mereka tidak akan paham isi.pasal-pasal UU MD3. “Tapi, tak ada yang berani menjelaskan ke presiden,” ungkapnya.
Padahal lanjut Fahri, hak imunitas itu sudah ada dalam UUD 1945, bukan di UU MD3, sehingga hak imunitas anggota DPR sudah ada sejak dulu.

Di seluruh dunia pun anggota parlemennya memiliki hak imunitas, diberi kekuatan supaya kuat mengawasi pemerintah yang kuat juga. “Jadi, tak benar dengan UU MD3 ini DPR anti kritik, DPR membungkam demokrasi dan sebagainya,” ungkapnya.

Dikatakan, jika tidak ada sejarahnya DPR anti kritik dan membungkam demokrasi seperti banyak disampaikan masyarakat. “Kalau ada berpendapat seperti itu berarti jalan pikirannya belum sampai sehingga tidak paham filsafatnya UU MD3,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top