Nasional

Fahri Hamzah Sebut Elit PKS Gak Ngerti Hukum

JAKARTA – Sikap tegasnya untuk mendukung hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tidak diakui oleh Presiden PKS Sohibul Iman, justru kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, pimpinan PKS tersebut tidak ngerti hukum. Mana mungkin PKS akan menjadi partai besar, kalau mereka itu gak paham hukum.

Fahri Hamzah merupakan salah satu dari 26 pengusul hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Fraksi PKS menganggap tanda tangan dukungan yang diberikan Fahri hanya akan-akalan. FPKS sendiri menolak usulan hak angket dan mengklaim tidak ada satu pun kadernya yang mendukung hak angket.

“Sedih saya melihat kader-kader membaca betapa lemahnya pengertian hukum dari para pimpinan ini. Itulah sebabnya saya katakan mereka sudah tidak layak memimpin partai,” tegas Fahri Hamzah pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Padahal, kalau partai mau besar, bukan mereka yang memimpin partai. Sebab, fatal pandangan-pandangan hukumnya itu. “Mereka gak ngerti konstitusi, enggak ngerti negara. Terus kita mau ke mana?” tanya Fahri.

Sementara soal pemecatan sebagai kader partai, Fahri berpegang pada putusan hukum di pengadilan. Bahwa pengadilan menyatakan pemecatan tersebut tidak sah sehingga dirinya berkeyakinan masih sah sebagai kader PKS. Namun, PKS mengabaikan itu.

“Jadi, tiba-tiba mereka hidup di negara sendiri. Termasuk kawan saya yang suka sosialisasi empat pilar, itu seperti hidup di negara sendiri dan mengatakan ini (pemecatan) sudah final. Lho, final itu bukan di PKS, tapi dalam negara, dan negara itu ada di pengadilan,” jelas Fahri.

Dimana dalam konstitusi negara, ada aturan tegas yang harus dipatuhi. Demikian pula soal pemecatan dari partai. “Menurut saya ini jelek sekali, merugikan kader-kader di bawah. Kader-kader komplain kepada saya kok Pimpinan PKS seperti tidak mengerti hukum, seperti tidak mengerti di atas partai ada negara dan hukum negara yang harus kita hormati,” kata Fahri lagi.

Sebelumnya Fahri dipecat dari PKS lantaran dianggap melanggar AD/ART. “Saya ini pendiri partai, dan sebelum itu saya adalah eksponen dari gerakan yang melawan otoriterianisme,” jelasnya.

Keputusan pemecatan Fahri diambil dalam sidang Majelis Tahkim atau mahkamah partai tersebut pada 11 Maret 2016. Putusan itu kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan DPP PKS Nomor 463/SKEP/DPP- PKS/1437 tertanggal 1 April 2016.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top