Nasional

Fadli Zon: Kebangkitan Nasional Jangan Ditarik Mundur

JAKARTA – Sejak 1948, 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, menyatakan jika ditetapkannya tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh Presiden Soekarno sangat erat kaitannya dengan tujuan membangkitkan kembali semangat persatuan di tengah iklim perpecahan bangsa yang sedang mengancam pada waktu itu.

Karena itu, di tengah situasi hampir serupa yang berlangsung belakangan ini, penting sekali bagi kita untuk menghadirkan kembali semangat itu.

“Pada 1948, situasi politik di tanah air juga memanas. Belanda ingin kembali berkuasa, sementara di internal kita terjadi perpecahan ideologi yang sengit, terutama terhadap golongan kiri. Jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin dan naiknya Kabinet Hatta telah melahirkan perseteruan di antara partai-partai politik. Di kalangan militer juga terjadi perpecahan, yang ditandai oleh aksi saling culik antarkesatuan.” Demikian Waketum Gerindra itu pada wartawan di Jakarta, Minggu (21/5/2017).

Untuk mendorong terjadinya rekonsiliasi kata Fadli, Bung Karno kemudian menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yang kemudian diperingati dengan berbagai pawai dan kegiatan bersama yang diikuti oleh golongan-golongan yang sedang berseteru. Tujuannya supaya tak terjadi perpecahan yang bisa mengancam keutuhan bangsa.”

“Meski di kalangan sejarawan masih menuai kontroversi, menurut saya pemilihan tanggal kelahiran Boedi Oetomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional punya makna historis yang penting. Nasionalisme keindonesiaan kita secara historis memang lahir secara gradual, dimulai dari etno-nasionalisme dan Islam,” ujarnya.

Kelompok etnonasionalisme diwakili antara lain oleh organisasi seperti Boedi Oetomo. Sementara nasionalisme relijius dipelopori organisasi Islam, seperti Syarikat Islam. Baru kemudian pada tahun 1920-an menggumpal menjadi Nasionalisme Indonesia, sebagaimana yang diwakili kelahiran Perhimpunan Indonesia, PNI, dan sebagainya.

“Jadi, nasionalisme Indonesia merupakan hasil pertemuan sekaligus bentuk evolusi lebih lanjut dari etno-nasionalisme dan yang didasarkan agama. Karena itu, jika pada hari ini kita menengarai ada elemen bangsa yang ingin bergerak ke arah sebaliknya, kembali pada etno-nasionalisme, tentu harus diingatkan, dan bila perlu diperingatkan. Itu seperti menarik mundur sejarah dan mengkhianati perjuangan para pendiri Republik,” tambah Fadli.

Di sisi lain, Boedi Oetomo memang pantas dijadikan tonggak penting, karena organisasi ini melakukan kritik terhadap kesenjangan dan ketidakadilan, meskipun pemerintah kolonial telah menerapkan Politik Etis. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dianggap bermasalah, karena sesudah Politik Etis berjalan kurang lebih tujuh tahun, kondisi masyarakat pada kenyataannya tak banyak berubah. “Pendidikan mereka tetap rendah, dan apalagi kesejahteraannya. Itu sebabnya mereka kemudian melakukan penggalangan dana untuk memajukan pendidikan kaum Bumiputera,” ungkapnya.

Sehingga, pelajaran penting lainnya, lahirnya etno-nasionalisme pada awal abad ke-20, yang kemudian menjadi perlawanan terhadap pemerintah kolonial, terutama didorong oleh merajalelanya ketidakadilan, baik ekonomi, hukum, politik, maupun sosial. Sesudah kita merdeka, hal serupa juga pernah mendorong lahirnya gerakan separatisme, baik di masa pemerintahan Soekarno maupun di masa Orde Baru.

“Ini sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa nasionalisme memang harus diikat oleh keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan hukum, dan keadilan sosial. Tanpa keadilan, tak akan ada nasionalisme,” jelasnya.

Oleh sebab itu di Hari Kebangkitan Nasional tahun 2017 ini dia mempunyai dua catatan. Pertama, jangan pernah menarik mundur semangat Kebangkitan Nasional. Kedua, untuk merawat semangat kebangsaan, pemerintah jangan pernah memperjudikan rasa keadilan masyarakat, karena mahal sekali harga yang kita pertaruhkan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top