Nasional

Fadli Zon akan Sampaikan Aspirasi Rakyat Ke Presiden

Fadli Zon akan Sampaikan Aspirasi Rakyat Ke Presiden

JAKARTA, Empat fraksi DPR (Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN) sudah menyampaikan usulan hak angket kepada pimpinan DPR RI terkait pengaktifan kembali Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok), dan Selasa (21/2/2017) akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR RI. Selain itu pimpinan DPR RI akan mengirimkan surat aspirasi rakyat itu ke Presiden RI Joko Widodo.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (20/2/2017). “Nanti kalau ada kesempatan saya akan sampaikan kepada presiden, bahkan saya sudah sampaikan surat ke presiden dari masukan aspirasi masyarakat,” kata Waketum Gerindra itu.

Surat yang diterima Fadli di antaranya dari alumni ITB bahkan dari keluarga besar HMI. “Ada beberapa dari alumni ITB, ada dari keluarga besar HMI itu sudah menyampaikan secara tertulis dan saya terima dan surat mereka, aspirasi itu sudah disampaikan ke presiden, jadi saya sudah menulis surat ke presiden,” ujarnya.

Sementara itu pada Selasa (14/2) lalu, Mendagri Tjahjo Kumolo mendatangi Mahkamah Agung (MA) untuk meminta fatwa terkait dengan polemik Ahok. Fadli menilai Mendagri sebenarnya dapat mengambil putusan tanpa harus meminta fatwa MA.

“Sebenarnya Mendagri bisa melakukan, Mendagri mungkin dari parpol mempunyai kepentingan yang sama dengan calon juga ya saya kira kebijakannya jadi buyess. Untuk itu saya sarankan agar Ahok diberhentikan sementara menjadi Gubernur DKI. Alasannya, pengangkatan Ahok sebagai gubernur dapat menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat,” kata Fadli.

Menurut Fadli, yang paling penting ada rasa ketidakadilan yang terus menyebar, menyangkut yang dekat dengan kekuasaan akan dibela habis-habisan. “Kalau tidak dekat dengan kekuasaan, bahkan kritis, itu dikriminalisasi. Ketidakadilan menyebar cepat, ini menurut saya berbahaya. Ini akan meruntuhkan kewibawaan pemerintah dan aparat penegak hukum,” tambahnya.

Fadli menilai Ahok berpotensi menyalahgunakan wewenangnya sebagai gubernur untuk kepentingan Pilgub DKI. Ahok sendiri merupakan cagub petahana yang akan pentas dalam putaran kedua Pilgub DKI. “Mendagri kan bisa punya potensi abuse of power, menggunakan jabatannya untuk mengambil kebijakan seolah kebijakan populis. Kebijakan yang dianggap menyenangkan masyarakat, tapi itu kebijakan instan untuk kepentingan pilkada bukan kebijakan yang memang sudah dirancang sejak awal. Potensi itu kan ada,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top