Headline

Eni : Evaluasi Total Mandegnya Pembangunan Kilang Minyak

JAKARTA-Persoalan serius dalam soal energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) adalah konsumsi BBM nasional sekitar 1,6 juta barrel per hari. Sementara kemampuan produksi BBM hanya sekitar 800.000 barel per hari. Sehingga sisanya harus diturup dari impor. “Kebutuhan BBM terus naik rata-rata 8 persen pertahun, maka proyeksikan kebutuhan BBM nasional pada 2025 akan mencapai 2,6 juta barrel per hari,” kata anggora Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (29/7/2017).

Dalam kondisi seperti itu, kata anggota Fraksi Partai Golkar, maka satu hal yang harus menjadi keharusan adalah pembangunan kilang-kilang minyak. “Ini adalah langkah strategis yang saya kira harus dilakukan pemerintah bersama Pertamina,” ujarnya.

Dengan pembangunan kilang minyak baru, lanjut legislator dari Dapil Jatim X, Pertamina diharapkan dapat memproduksi BBM menjadi 2 juta barrel perhari pada selambat-lambatnya 2025. “Dengan kebijakan ini, pada masa mendatang Indonesia tak perlu lagi impor BBM, tetapi cukup minyak mentahnya saja,” tuturnya.

Menurut Eni, pembangunan kilang minyak menjadi langkah tepat demi menjaga pasokan BBM. Bahkan
dapat menghemat pengeluaran negara dari sector ini. Kekurangan BBM 800 ribu per barrel per hari harus ditutup dengan impor, dana yang dibutuhkan untuk import sekitar US$ 150 juta/hari atau senilai 1,95 triliyun rupiah/hari. “Persoalan impor BBM ini sangat rawan dimanfaatkan mafia. Dan ini saya kira bukan rahasia lagi,” tambahnya lagi.

Eni mendesak pembangunan kilang minyak menjadi agenda yang harus segera dilakukan pemerintah bersama Pertamina. Selain mengatasi impor BBM, hampir sebagian besar kilang minyak yang ada di Indonesia umurnya sudah 30 tahun dan hanya mampu mengolah minyak mentah menjadi produk BBM hanya sekitar 800 ribu per barrel per hari. “Bicara ketahanan energi, tapi mengabaikan pembangunan kilang minyak adalah omong kosong dan hanya ilusi belaka,” imbuhnya.

Sejak lama Pertamina mendengungkan komitmenya menaikkan kapasitas kilangnya melalui berbagai rencana pembangunan kilang minyak. Tapi selama itu pula tak pernah diwujudkan. “Pemerintah harus mengevaluasi total kebijakan yang mandeg ini. Perlu dilihat dan dievaluasi pihak-pihak mana saja yang harusnya bertanggungjawab, kenapa tidak dijalankan dan apa kendalanya,” paparnya.

Dikatakan Eni, Pemerintah harus mengevaluasi total kebijakan yang mandeg ini. Perlu dilihat dan dievaluasi pihak-pihak mana saja yang harusnya bertanggungjawab, kenapa tidak dijalankan dan apa kendalanya.

Selama ini, ada banyak argumentasi yang dibangun kenapa pembangunan kilang minyak tidak segera diwujudkan. Mulai soal sulitnya pembebasan lahan, perlunya intensif baik fiscal maupun nonfiskal, serta kendala perijinan dan regulasi.
“Pertamina bisa segera mengambil langkah konkrit untuk menjebol jalan buntu tersebut. Saya kira ini adalah soal komitmen dan kemauan,” ucapnya.

Eni menjelaskan skema pembanguan kilang minyak bisa variatif. Bisa pertamina membangun sendiri, bisa kilang dibangun swasta, bisa juga asing yang membangun sebagai investasi, dan bisa kerjasama pemerintah dan swasta. Skema itu hanya model yang saya kira bisa dibicarakan. “Tapi subtansinya pemerintah harus diyakinkan yakinkan soal pembangunan kilang minyak ini. Kedaulatan energi adalah janji Jokowi. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top