Infrastruktur

Eni : Apa Urgensi Program Penyederhanaan Golongan Listrik?

JAKARTA-Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih mempertanyakan rencana penghapusan listrik untuk golongan dibawah 4400 VA.

Menurut Eni, rencana yang penyederhanaan golongan listrik dari kementrian ESDM dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) datang secara tiba-tiba. “Ini sesuatu yang menurut saya tiba-tiba ada dari temen-temen ESDM dan PLN (program penyederhanaan Listrik),” kata anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Hal itu lah, yang menurut Politisi Golkar ini, rencana penyederhanaan golongan listrik harus segera ditanyakan kepada menteri ESDM dan PT PLN. Sebab, kebijakan itu bisa mencekik pengeluaran kebutuhan rumah tangga. “Belum lepas dari ingatan kita, bahwa masih ribut soal subsidi listrik yang dicabut 900 VA, masih ada 18 juta yang menginginkan subsidi 900 VA, mereka dapat,di daerah-daerah mereka masih terus berdatangan di kantor kantor PLN untuk pelanggan yang dulunya memakai 900 VA yang memakai subsidi, mereka tetap supaya mendapat subsidi,” ucapnya.

Menurutnya, kebutuhan masyarkat saat ini mengenai listrik, bukan terletak pada penambahan daya listrik melainkan adanya listrik murah. “Bagi saya, hari ini mereka tidak hanya membutuhkan alokasi biaya yang lebih, mereka lebih membutuhkan listrik murah, kenapa tiba-tiba pemerintah ada program ini, ada apa,” tanyanya dengan heran.

Ia juga mengusulkan agar diberlakukan pemerataan keberadaan listrik di daerah-daerah yang kekurangan listrik apabila daya listrik yang dimiliki PLN saat ini sedang berlebih. “Kalau pun surplus Kenapa harus rakyat yang jadi korban, Kenapa harus masyarakat yang harus dipaksa untuk lebih konsumtif, Kalau dipaksa untuk membeli tetapi mereka mempunyai daya beli  ya ngga ada masalah, tetapi hari ini daya beli tidak ada,” ucap Eni.

“Saya bertanya Kenapa diberikan alokasi. Ada apa, sedangkan kita tahu bahwa Masih ada 2500 desa yang tidak tersentuh  listrik, kalau kita berfoya-foya dan dikasih alokasi yang lebih, terang-benderang,  semuanya fasilitas kita dapat, tetapi ada 2500 desa yang masih gelap gulita,  Kenapa diberikan saja ke  2500 Desa yang gelap itu menjadi  menjadi lebih terang,” ucap Eni kembali.

Untuk itu, ia kembali memastikan komisi VII DPR RI akan memanggil Menteri ESDM Ignatius Jonan beserta Dirut PT PLN untuk menjelaskan program itu. “Apa sih urgensinya membuat program ini, apa sih manfaatnya untuk masyarakat, kalau memang itu bermanfaat buat masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih nyaman, nggak ada masalah, tentu harus hitung-hitungan juga, hari ini PLN kita  tahu bahwa neracanya lagi merah.Kalau dia membangun infrastruktur lagi, nggak perlu lagi kok penambahan daya nanti abudemen atau segala macam ga perlu bayar, PLN sanggup membayar tetapi PLN akan mengeluarkan dana lagi.ada apa?,” Paparnya.

Bukan itu saja, ia juga akan mengusulkan agar adanya pengauditan kinerja dan keungan kepada PT PLN. “Nanti kita audit,” tegasnya. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top