Investasi

Ekonomi Berkeadilan Belum Sesuai Harapan

JAKARTA – Para pendiri bangsa sudah menggariskan dalam Alinea ke-IV Pembukaan tentang tujuan kemerdekaan. Cara mewujudkan tujuan itu tergambar dalam satu blueprint sistem perekonomian nasional yang batasannya termuat pada Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) yang kemudian setelah perubahan ditambah dengan ayat (4). Wujud yang hendak dicapai dari pelaksanaan Pasal 33 adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang merupakan Sila ke-5 Pancasila.

“Sayangnya, setelah 71 tahun Indonesia merdeka, wujud bangunan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sesuai harapan. Pada September 2016, rasio gini Indonesia masih menyentuh angka 0,394. Walaupun angka ini ada kemajuan dibanding angka rasio gini periode 2000-2014 yang pernah mencapai 0,410,” demikian Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Rully Chairul Azwar di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (22/5/2017).

Menurut politisi Golkar itu, pertumbuhan ekonomi juga belum bisa dinikmati mayoritas rakyat tergambar dalam beberapa data yang dilansir lembaga internasional. “Laporan Bank Dunia menunjukkan, dalam satu dekade terakhir ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati 20 % penduduk terkaya di Indonesia. Selain itu, Credit Suisse dalam Laporan Kekayaan Global tahun 2016 menunjukkan di Indonesia, 49,3 % kekayaan dikuasai hanya oleh satu persen penduduk terkayanya. Indonesia menjadi negara keempat terburuk dalam soal ketimpangan ekonomi,” ujarnya.

Beberapa analisa mengkaitkan kondisi ketimpangan ekonomi saat ini dengan sistem perekonomian Indonesia paska reformasi yang berideologi neo-liberal dan bertumpu pada mekanisme pasar. Amandemen konstitusi, khususnya penambahan ayat (4) pada Pasal 33 dituding sebagai penyebabnya. Bahkan muncul tuntutan agar rumusan Pasal 33 dikembalikan kepada teks UUD 1945 sebelum perubahan dengan alasan kesenjangan yang terjadi diakibatkan karena adanya perubahan UUD sejak 1999 sampai 2002.

Berdasarkan kondisi semacam itulah, Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI, melakukan pengkajian atas topik “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945”. Salah satu kegiatan pengkajian itu adalah penyelenggaraan Round Table Discussion yang diselenggarakan pada Selasa (23/5) ini, di Gedung MPR RI.

Diskusi dibuka oleh Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan ini menghadirkan para pakar ekonomi politik di antaranya, Prof. Dr. Sri Adiningsih, Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D, Dr. Revrisond Baswir, Dr. Subijakto Tjakrawerdaya, Dr. Rizal Ramli, Kodrat Widodo, Ph.D dan Salamuddin Daeng dari AEPI.

Selain itu, pengusaha dan praktisi ekonomi, Soetrisno Bachrir (Ketua KEN), SE., Dr. Tanri Abeng, Bahlil Lahdalia (HIPMI), dan Fransiscus Weilerang (CEO PT Indofood Sukses Makmur, Tbk). Sejumlah praktisi koperasi yaitu Suroto dari Universitas Sudirman. Diskusi ini dimotori oleh Prof. Didik J. Racbini, selaku Ketua Steering Committee dan dipandu oleh Dr. Arif Budimanta selaku moderator.

Proses pengkajian tersebut sudah diawali dengan Rapat Pleno Khusus yang menghadirkan sejumlah pakar yang dilaksanakan tanggal 4 – 25 April lalu yang menghadirkan antara lain; (1) Prof. Dr. H. Boediono, M.Ec., (2) Prof. Dr. Sri Edi Swasono, (3) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., (4) Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo, (5) Dr. Subiakto Tjakrawerdaja dan (6) Dr. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., SH., M.Si. Mereka berbicara tentang “Hakikat dan Filosofi Sistem Perekonomian Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945”.

sejumlah narasumber yang hadir membicarakan topik “Peraturan Perundang-undangan yang Tidak Sesuai dengan Pasal-Pasal dalam Bidang Ekonomi Menurut UUD NRI Tahun 1945” yaitu (1) Supratman (Ketua Baleg DPR RI), (2) Prof DR. Saiful Bachri (Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta) dan (3) Robikin Emhas, SH, MH (NU). Diskusi terakhir soal “Kebijakan Perekonomian Nasional untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dengan narasumber (1) Prof. Dr. Emil Salim, (2) Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita dan (3) Dr. Rizal Ramli.

Guna mempertajam hasil diskusi, Lemkaji juga mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di empat Provinsi yaitu di Universitas Udayana Bali, Universitas Padjajaran, Bandung, Universitas Diponegoro, Semarang dan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Lembaga Pengkajian MPR akan menyusun sebuah buku mengenai topik di atas yang akan diujisahih kembali pada Simposium Nasional bertepatan dengan Hari Koperasi tanggal 12 Juli 2017. Diharapkan, buku itu memuat sistem dan filosofi perekonomian nasional yang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yang diharapkan menjadi rujukan bagi Sistem Ekonomi Pancasila.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top