Headline

Ekonom: Perlu Siapkan Dana Stimulus Jilid II

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Presiden Jokowi menggelontorkan dana stimulus sebesar Rp405,1 Triliun untuk menanggulangi dampak Wabah Corona (Covid-19). Namun sebelum dana tersebut didistribusikan kepada sejumlah sasaran, pemerintah perlu memetakan data yang jelas.

“Tentu sangat penting, agar penyaluran dana stimulus itu tepat sasaran. Jadi akurasi data kependudukan itu harus benar-benar tervalidasi oleh pemerintah,” kata pengamat ekonomi Rosdiana Sijabat kepada suarainvestor.com di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Disisi lain, kata Wakil Dekan FIABIKOM Unika Atma Jaya, Jakarta, masyarakat perlu mengawasi secara ketat penggunaan dana stimulus tersebut. Hal ini karena menyangkut masalah safety net masyarakat Indonesia saat menghadapi wabah Covid-19. “Pengawasan melibatkan lembaga penegak hukum formal seperti Polri dan KPK maupun lembaga berbasis kemasyarakatan terkait,” tambahnya.

Hingga kini, lanjut Rosdiana, belum ada lembaga yang berhasil menemukan anti Virus Covid-19. Akibatnya, tidak bisa diketahui bagaimana cara “menjinakannya virus tersebut. “Kita belum memiliki prediksi akurat tentang kapan Covid-19 ini akan berakhir,” ucapnya.

Namun, beberapa ahli hanya bisa mengantisipasi bahwa Covid-19 menurut berbagai scenario bisa saja, berlangsung dengan intensitas yang mudah-mudahan semakin menurun sampai kuartal II 2020. “Jika demikian, sebaiknya ada dana stimulus gelombang kedua dari pemerintah,”

Menurut Rosdiana, dana stimulus tahap pertama ini hanya dalam rangka penangangan Covid-19 untuk jangka pendek. Jadi sifatnya, hanya sekedar bantuan ke berbagai pihak, diantaranya masyarakat maupun pemerintah daerah. “Makanya, saya mengharapkan, akan ada dana stimulus berikutnya setelahy Covid tertangani dengan baik,” jelasnya.

Dana stimulus tahap berikutnya, sambung Rosdiana, sangat dibutuhkan untuk menstimulasi pelaku ekonomi agar bangkit dari pelemahan aktivitas ekonomi, baik produksi, konsumsi dan distribusi, yang semuanya melemah karena adanya Covid-19.

Menyinggung soal pertumbuhan ekonomi, Rosdiana mengaku sudah pasti untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3% pada 2020 sangat sulit tercapai. “Untuk kuartal I-2020 saja, mungkin kita akan tumbuh di bawah 2%,”  imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, biaya yang untuk digunakan dalam jaring pengaman sosial atau social safety net (SSN) dan membantu dunia usaha, berasal dari penghematan belanja negara sekitar Rp 190 triliun.”K/L Rp 95,7 triliun dan TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) sebesar Rp 94,2 trilun, dan realokasi cadangan sebesar Rp 54,6 triliun,” jelas Sri Mulyani melalui video conference, Rabu (1/4/2020).

“Dengan demikian tambahan belanja penanganan Covid berjumlah Rp 255,1 triliun,” kata dia melanjutkan.

Sementara untuk mendukung pembiayaan anggaran untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 150 triliun. “Dengan demikian total tambahan belanja dan Pembiayaan APBN untuk penanganan dampak covid-19 Rp 405,1 trilun,” kata dia.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top