JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM– Pemangkasan birokrasi harus menyentuh pemerintahan daerah. Karena hambatan pemrosesan izin usaha dan investasi selama ini banyak berhulu di daerah.
Hambatan birokrasi daerah itu membuat deregulasi kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat menjadi tidak efektif.
“Yang perlu pemerintah perhatikan juga ialah peraturan dan birokrasi di tingkat daerah, karena dalam beberapa kasus, meskipun aturan pusat telah melakukan deregulasi, namun aturan dan birokrasi daerah menjadi bottleneck (hambatan) investasi dan pengembangan UMKM,” kata Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede saat dihubungi di Jakarta, Senin, (21/10/2019).
Menurut Josua, Presiden Jokowi gusar mengenai sulitnya perizinan investasi, hingga mandeknya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak disebabkan rumitnya birokrasi di pemerintahan daerah.
Lebih jauh Josua menanti gambaran detail mengenai rencana penyederhanaan birokrasi yang digaungkan Presiden Jokowi saat pidato pelantikan Minggu (20/10). Upaya perbaikan birokrasi yang telah dilakukan Presiden Jokowi dalam periode pemerintahan 2014-2019tidak cukup untuk berkontribusi signifikan bagi reformasi struktural perekonomian.
“Birokrasi ini sendiri kembali menjadi fokus pemerintah di periode kedua kali ini karena meskipun perbaikan birokrasi telah berjalan dalam lima tahun terakhir, tapi tidak cukup menarik investor di tengah isu perang dagang AS-China dan tren perlambatan ekonomi global,” ujar dia.
Selain itu, rencana Presiden Jokowi untuk mengajak DPR dalam merumuskan dua Undang-Undang (UU) yaitu UU Cipta Tenaga Kerja dan Pengembangan UMKM juga sangat dinantikan realisasinya. “Diharapkan dalam kedua UU tersebut akan ada peraturan terkait posisi pemerintah pusat terhadap intervensi peraturan daerah terkait investasi dan usaha,” ujar dia.
Josua mengatakan dengan penciptaan lapangan kerja serta mendorong penguatan UMKM, maka indeks kemudahan berbisnis (ease of doing business) serta tingkat daya saing Indonesia akan meningkat dan mampu menyerap investasi.
