Investasi

Dua Permen ESDM untuk Kesetaraan PLN dan IPP

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menandatangani dua Permen ESDM tekait pengaturan jual beli dan penyediaan tenaga listrik sistem ketenagalistrikan, Permen ESDM Nomor 10 Tentang Pokok Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, Tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

“Aturan diterbitkan dengan maksud agar terdapat kesetaraan risiko aspek komersial antara PLN dan Independent Power Producer ( IPP) untuk seluruh jenis pembangkit listrik. Sementara, untuk pembangkit EBT yang intermiten dan Hidro di bawah 10 MW diatur dalam peraturan tersendiri,” tegas anggota Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon dalam seminar nasional bertema ‘Dampak Permen No.10 dan 12 Tahun 2017 Terhadap Pengusahaan Panas Bumi Di Indonesia’ di Jakarta, Kamis (23/03//2017).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pengaturan jual beli tenaga listrik ini merupakan bentuk kontrol negara dalam penyediaan listrik untuk kepentingan umum. “Ini sebagai tindak lanjut dari amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 111/PUU-XIII/2015 mengenai Pasal 10 Ayat 2 dan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Ketenagalistrikan,” tambahnya.

Pola kerja sama yang diatur dalam Permen ini menggunakan prinsip Membangun (Build), Memiliki (Own), Mengoperasikan (Operate), dan Mengalihkan (Transfer) (BOOT). Pola ini, kata Dony, memastikan bahwa seluruh aset pembangkit menjadi milik negara setelah masa kontrak 30 tahun.

Kata Dony, dalam Permen tersebut juga mengatur adanya insetif dan pinalti. Jika terjadi percepatan Commercial of Date (COD) karena diminta PLN, maka IPP berhak mendapat insentif. Bentuk insentif ditentukan secara Business to Business. Sedangkan, dalam hal keterlambatan usaha COD, Badan Usaha dikenakan pinalti yang besarnya senilai biaya pembangkitan oleh PT PLN untuk mengganti daya yang dibangkitkan akibat keterlambatan pelaksanaan COD.

“PLN wajib membeli energi listrik sesuai kontrak (take or pay). Sementara itu, IPP wajib menyediakan energi sesuai kontrak (deliver or pay). IPP atau PLN wajib membayar pinalti apabila IPP tidak dapat mengirimkan atau menyerap listrik sesuai kontrak,” ujarnya.

Sementara itu, besarnya pinalti proporsional sesuai komponen investasi. Sebagimana, Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Judicial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pertimbangan-pertimbangan yang pada sebagian pokoknya, Konsepsi “Dikuasai oleh Negara” dalam pasal 33 (3) UUD 1945 merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Rumah Berdikari, Husnul Hidayat mengatakan diskusi yang berlangsung hingga petang tersebut sudah sesuai dengan komitmen Presiden “mewujudkan kedaulatan energi” yang dituangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) merupakan arah dan peta jalan pembangunan energi hingga 2050. Sektor Energi baru terbarukan (EBT) ditargetkan mencapai 23 persen dari total konsumsi energi di Indonesia.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top