Nasional

Dua Kubu DPD Rapat, GKR Hemas Minta MA Batalkan OSO

JAKARTA – Meski Mahkamah Agung (MA) sudah mengeluarkan keputusan pembatalan Tatib jabatan pimpinan DPD RI 2,5 tahun dan tetap 5 tahun, sekaligus melantik pimpinan DPD RI yang baru, hal itu justru menjadikan konflik di DPD RI tidak berkesudahan. Karena itu sampai hari ini dua agenda menjadi pembahasan utama dalam rapat panitia musyawarah (Panmus DPD) yang digelar kubu Farouk Muhammad dan GKR Hemas, dan kubu yang digelar oleh Oesman Sapta, Nono Sampono dan Damayanti Lubis.

Sebanyak 14 orang hadir dalam rapat yang digelar oleh GKR Hemas tersebut. Mereka bersikeras akan tetap meminta Mahkamah Agung (MA) membatalkan sumpah jabatan tiga pimpinan baru DPD, yakni Oesman Sapta Odang, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.

“Kami akan minta Ketua MA membatalkan sumpah,” tegas Hemas pada wartawan di Gedung DPD RI Jakarta, Senin (10/4/2017). Pertemuan akan dilakukan oleh Farouk-Hemas dengan Ketua DPD Muhammad Hatta Ali. Namun, Hemas belum memastikan waktunya, karena Hatta Ali baru saja tiba di Tanah Air usai menjalankan ibadah umrah.

Namun demikian, saat ditanyakan apakah kubunya akan menempuh jalur hukum, Hemas menilai hal tersebut belum diperlukan. “Saya kira belum perlu. Karena kami masih menunggu Ketua MA untuk Ketua (DPD) yang ilegal kemarin,” ujar Hemas.

Sementara itu dalam rapat Panmus kubu Farouk-Hemas adalah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hadir dalam rapat paripurna, hingga persoalan hukum dan politik DPD selesai. Sedianya, DPD menggelar rapat paripurna pada pukul 14.00 WIB dengan agenda penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2016 dan penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI.

Meski Panmus yang diprakarsai Hemas dan Farouk tidak dihadiri Sekretaris Jenderal DPD Sudarsono, namun pihak Hemas dan Farouk tetap meyakini bahwa Panmus yang dipimpin Oesman Sapta ilegal. “Kami mau difasilitasi atau tidak kami harus tetap melaksanakan rapat panmus ini. Panmus yang dilaksanakan dan diprakarsai sekjen itu juga merupakan kesalahan. Panmus ilegal,” kata Hemas lagi.

Sedangkan, rapat panmus kubu Oesman Sapta sempat diwarnai protes dari kubu Farouk-Hemas. Anggota DPD dari Maluku Anna Latuconsina dan anggota DPD dari Kalimantan Selatan Sofwat Hadi protes karena ruang Panmus di lantai 8 masih dikunci.

Padahal pada undangan rapat yang mereka terima, tercantum Pukul 10.00 WIB. Namun hingga Pukul 11.00 WIB ruangan masih terkunci dan tak ada daftar hadir. Mereka pun menuding Sekjen DPD tak netral. “Sebelum pukul 10.00 saya datang tapi sekarang pukul 11.00 ruang itu dikunci jadi itu undangan apa? Itu undangan serius apa main-main?” kata Sofwat. Daftar hadir tidak ada, semua ruangan masih dikunci. Hal itu menunjukkan konflik dua kubu belum berakhir.

Sementara itu, anggota DPD dari kubu Oesman Sapta, Akhmad Muqowam menanggapi santai tudingan penguncian ruang rapat tersebut. Menurut dia, ruang rapat terkunci karena Oesman Sapta belum hadir di tempat. Terkait tudingan Sekjen DPD tidak netral, Muqowam menegaskan bahwa kepemimpinan Oesman Sapta sudah disahkan. “Sekarang pimpinannya siapa? Kalau Pak OSO (Oesman Sapta) belum datang, kami tunggu dia. Netral, tidak netral. Kayak sepak bola saja,” ujarnya.

Muqowwam meyakini tak ada perpecahan di internal DPD menjadi dua kubu. Hal itu salah satunya ditunjukan dengan sikap legowo mantan Ketua DPD Mohammad Saleh saat menyerahkan jabatannya. “Setahu saya sih enggak ada lagi (dua kubu). Pak OSO sudah dilantik, Pak Ketua (Saleh) juga hadir ketawa-ketawa saja,” kata Muqowam.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top