Nasional

DPRD Bone Konsultasi Pilkada Serentak ke DPD RI

JAKARTA, DPD RI menerima audiensi DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, untuk membahas UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Mereka diterima Ajiep Padindang senator Sulawesi Selatan, dan Sekjen DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto di Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Kamis(12/10/2017).

Ajiep Padindang yang juga Ketua Komite IV DPD RI mengapresiasi kunjungan konsultasi dari DPRD ini karena ini merupakan bentuk hubungan baik antara DPD dengan daerah.

“DPD mencoba mencari jalan supaya kedepan produk perda dapat sinergi dengan pusat begitu juga sebaliknya juga masalah anggaran Pilkada yang dibebankan APBD sedang dibahas agar ke depan hanya menggunakan alokasi APBN agar tidak membebani daerah,” ujarnya.

Saipullah Latif pimpinan rombongan delegasi Komisi I DPRD Kabupaten Bone mengatakan, belum adanya regulasi dana sharing penyelenggaraan Pilkada antara Provinsi dan kabupaten/kota, dan menurutnya anggaran Pilkada yang saat ini menggunakan APBD cukup menguras anggaran daerah.

“APBD itu sedikit dan jika porsinya masih harus dipakai untuk membiayai Pilkada maka dikhawatirkan akan menghambat pembangunan daerah,” tambah Latief.

Selain Komisi I DPRD Kabupaten Bone mengkhawatirkan kepanitiaan dari KPU yang demisioner atau kosongn 2 bulan sebelum pilkada. Sehingga proses transisi KPU daerah yang baru di khawatirkan mengganggu proses pilkada di Bone.

“Pergantian kepanitiaan 2 (dua) bulan sebelum hajatan berlangsung itu saya kira cukup mengkhawatirkan proses Pilkada anti, karena pasti ada proses adaptasi,” katanya.

Sebelumnya, Komite I DPD RI sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat denga Komisi Pemilihan Umum(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

PIlkada dan Pemilu serentak harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia, Komite I mengapresiasi persiapan KPU dan Bawaslu menghadapi Pilkada dan Pemilu serentak, dan mendorong penggunaan teknologi dalam pelaksanaan dan pengawasan, dan Komite I DPD RI sendiri akan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PIlkada 2018 dan Pemilu serentak 2019.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top