Nasional

DPR Wacanakan Revisi UU MD3

JAKARTA, DPR RI mewacanakan revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Usulan itu muncul saat paripurna pergantian Ketua DPR RI dari Ade Komarudin (Akom) kepada Setya Novanto di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (30/11/2016) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Hampir seluruh fraksi DPR RI mendukung upaya revisi UU MD3 tersebut. Konsekuensinya revisi tersebut akan berdampak terhadap komposisi kursi pimpinan MPR dan DPR RI. Jika sebelumnya yang menduduki pimpinan MPR dan DPR RI adalah partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu, maka seharusnya pimpinan MPR dan DPR RI secara berturut-turut adalah FPDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN. Untuk MPR RI plus DPD RI.

“Kita setuju, akan revisi UU MD3 mengenai komposisi pimpinan DPR RI. Tapi, tentu yang menjadi usulan FPDIP karena kita masih baru, maka akan kita pelajari dan pertimbangkan sebaik-baiknya,” tegas Ketua DPR RI Setya Novanto pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Ketum Partai Golkar itu berjanji akan mengawal aspirasi tersebut di tingkat pimpinan. Termasuk pada komisi-komisi terkait. “Nanti saya koordinasikan dengan pimpinan-pimpinan yang lain dan juga komisi yang terkait revisi UU MD3 ini,” ujarnya.

Namun, Novanto membantah perubahan formasi pimpinan DPR merupakan ‘deal’ agar PDIP setuju dengan pergantian Ketua DPR sekarang ini. “Semua undang-undang kita bicarakan, kita doakan bisa berjalan dengan lancar ,” kata Novanto singkat.

Sebagai partai pemenang pemilu 2014, FPDIP tidak memiliki jatah kursi di pimpinan DPR. Saat penyusunan aturan ketika awal anggota DPR dilantik, pimpinan DPR disepakati secara paket.

Ketika itu paket dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) dan kursi pimpinan dibagi untuk partai-partai yang masuk dalam koalisi tersebut. Namun dengan perkembangan politik, partai KMP mulai berguguran dengan merapatkan barisan ke pemerintah.

Posisi di parlemen yang awalnya ‘panas’ mulai melembut karena partai yang bergabung ke pemerintah kini lebih banyak dibanding yang oposisi. Usai pelantikan dirinya sebagai Ketua DPR, Novanto berjanji untuk mengkaji permintaan Fraksi PDIP.

Sebelumnya anggota Fraksi PDIP Arya Bima meminta aturan formasi pimpinan dewan yang diatur dalam UU MD3 direvisi. PDIP pun juga meminta agar ada jatah kursi untuk partainya di pimpinan DPR. “Kami berharap pimpinan menginisiasi membuat aturan dalam formasi pimpinan. Dan kalau masih dimungkinkan, selaku fraksi yang anggota paling banyak, kalau masih dimungkinkan mendapat porsi pimpinan DPR,” kata Arya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top