Industri & Perdagangan

DPR: Tol Laut Lebih Untungkan Pedagang Ketimbang Masyarakat

SURABAYA-Kalangan DPR mengkritisi keberadaan tol laut yang belum maksimal menurunkan harga barang ke tingkat konsumen. Selama ini pengiriman barang lewat kapal tol laut lebih banyak menguntungkan pedagang.  “Karena barang yang dikirim dikuasai pedagang. Sehingga menyebabkan disparitas harga. Semestinya kehadiran tol laut menjadi penyeimbang disparitas harga. Barang yang diangkut tol laut harus bisa menekan harga pasar karena pemerintah sudah mensubsidi,” kata anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono usai meninjau kesiapan keberangkatan dan muatan kapal tol laut di dermaga Jamrud, Pelabuhan Tanjung Perak dihadiri Pejabat Kantor Kesyahbandaran Utama, Pejabat Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Pejabat Pelindo III regional Jatim, dan Pejabat PT Pelni cabang Surabaya selaku operator kapal tol laut, Senin (23/4/2019).

Dalam kunjungan itu, Bambang berbincang-bincang dengan beberapa pejabat PT Pelni selaku operator KM. Logistik Nusantara, sekaligus mengecek manives muatan kapal. keseluruhan untuk mengetahui muatan kapal apakah merupakan 11 bahan pokok. Secara keseluruhan dimanives kapal merupakan bagian 11 bahan pokok.

Tetapi, kata Bambang, pengiriman barang tol laut belum disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Agar tol laut bermantaat seharusnya Menteri Kordinator Perekonomian harus menentukan jenis barang pokok yang dibutuhkan di daerah dan merupakan kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, lanjut anggota Fraksi Partai Gerindra, pihaknya tidak menyalahkan operator, karena mendapat muatan dari perdangangan yang menyediakan barang barang sedang Kementerian Perhubungan sebagai fasilitator. “Saya mengritik Menteri Kordinator Perekonomian karena tidak membuat rinci bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat di daerah,” tambahnya.

Menurut Bambang, pemerintah selama ini tidak melakukan konsep benar tentang jenis dan kebutuhan barang yang dibutuhkan masyarakat. Melihat perjalan kapal tol laut dinilai sangat tidak ada fungsinya, lebih baik dibubarkan saja karena hanya membebani APBN.

Bambang menjelaskan fakta fakta itu terlihat saat berbincang dengan Kapten Kapal Tol Laut KM Logistik Nusantara yang akan berangkat ke Sulawesi Utara banyak muatan yang dikirim tidak sesuai harapan masyarakat daerah dan terjadi doble handling menambah biaya karena sistem trayek yang belum sempurna. “Dalam perbincangan itu kapten kapal mengaku memuat beras bulog,” imbuhnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top