Nasional

DPR Tetap Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Dalam rapat gabungan antara pemerintah dan DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI A. Muhaimin Iskandar, kalangan DPR RI tetap menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Sebab, rakyat miskin sudah susah, sehingga tak perlu ditambah susah.

“Selama data rakyat miskin belum selesai, maka masalah ini tak akan pernah selesai. Karena itu, saya tetap minta kembali pada keputusan rapat 2 September 2019 agar pemerintah menunda atau membatalkan kenaikan iuran BPJS kelas 3 sampai data rakyat miskin itu selesai,” tegas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Nihatul Wafiroh di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Hadir dalam rapat gabungan tersebut Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, dan Sufmi Dasco Ahmad. Juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kesehatan RI, Meteri Keuangan RI, Menteri Sosial RI.

Juga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) derta Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan lain-lain.

Rapat gabungan membahas Pembiayaan Selisih Biaya Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III; Membahas Permasalahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuaran (PBI); Membahas Peran Serta Perintah Daerah dalam Program JKN.

Lebih lanjut Nihatul Wafiroh menegaskan jika syarat utama untuk kliensing data tersebut belum selesai, maka iuran BPJS Kesehatan tak bisa dilakukan. “Syarat kliensing data rakyat miskin itu yang harus diselesaikan,” kata politisi PKB itu.

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansori Siregar, jika terdapat 19 juta orang miskin dan tak mampu menunggu keputusan rapat gabungan ini. “Sesuai dengan UUD NRI 45 bahwa negara wajib melindungi warga negara. Sehingga yang miskin jangan dipaksa lagi membayar iuran, agar tak tambah miskin,” tambahnya.

Ribka Tjiptaning, anggota Komisi IX DPR FPDIP juga menyatakan hal yang sama jika pemerintah harus menyelesaikan data rakyat miskin terlebih dahulu. “UUD NRI 1945, UU Kesehatan, dan UU Rumah Sakit
saling terkait dan tak ada yang bertentangan. Jadi, negara berkewajiban menyediakan fasilitas untuk seluruh rakyat. Seperti diatur pasal 28 UUD 1945, maka kalau orang sakit tak usah didiskusikan tapi langsung diobati,” tambahnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top