Nasional

DPR Tetap Dukung Pilkada Serentak 9 Desember

DPR Tetap Dukung Pilkada Serentak 9 Desember

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Dalam fungsi pengawasan DPR akan diarahkan pada upaya pemulihan sosial dan ekonomi yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Seperti pemulihan di bidang pendidikan dengan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh, Pemulihan Pariwisata, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan sebagainya.

“DPR juga akan memberikan perhatian pada tahapan persiapan Pilkada 2020. Setiap tahapan pilkada diharapkan dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19,” demikian Ketua DPR Puan Maharani.

Hal itu disampaikan dalam sidang virtual paripurna DPR RI IV masa persidangan tahun sidang 2019/2020 di Kompleks Parlemen, Senayan Jalarta, Senin (15/6/2020).

Puan minta pemerintah dan pihak penyelenggara agar dapat mempersiapkan tahapan pilkada tersebut sebaik-baiknya, sehingga Pilkada dapat dilaksanakan sesuai rencana, yaitu tanggal 9 Desember 2020.

DPR melalui fungsi pengawasannya juga akan memberi perhatian pada pembatalan pemberangkatan Haji Tahun 2020, dan agar pemerintah menyiapkan contingency plan terkait hal tersebut.

Dalam memasuki tahapan new normal pemerintah juga agar memastikan berbagai protokol kesehatan Covid-19 seperti protokol di Pasar, Sekolah, Rumah Sakit, tempat kerja, terminal, dan tempat-tempat kerumunan lainnya, sudah tersosialisasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Dan, saat ini Pasar sudah menjadi salah satu tempat penyebaran Covid-19, padahal Pasar sebagai tempat ekonomi masyarakat bergerak dan sebagai fungsi kontrol stabilitas harga pangan,” ujarnya.

DPR memiliki komitmen yang tinggi untuk ikut bergotong royong bersama pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Selain itu, DPR menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada dokter, tenaga kesehatan, TNI dan Polri, yang berada di depan dalam melayani masyarakat terdampak baik dari aspek penanganan kesehatan maupun dalam membangun ketertiban PSBB.

Keberhasilan dalam menanggulangi Covid-19 adalah keberhasilan dari gotong royong kita, bangsa Indonesia.

Sedangkan pelaksanaan fungsi legislasi, sejumlah RUU yang segera dibahas pada Pembicaraan Tingkat I, antara lain:

1. RUU tentang Daerah Kepulauan, yang telah ditunjuk wakil Pemerintahdalam membahas RUU tersebut;
2. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi;
3. RUU tentang Cipta Kerja (Omnibus Law); dan
4. RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perppu ini penting untuk segera disikapi oleh DPR karena merupakan dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) pada bulan Desember 2020.

Pelaksanaan fungsi legislasi di tengah pandemi Covid-19, membutuhkan komitmen bersama antara DPR dan Pemerintah, untuk tetap dapat mencapai agenda prolegnas. Walaupun pelaksanaan rapat dilakukan dengan protokol covid-19, DPR dan Pemerintah tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk menghasilkan produk Undang Undang yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembentukan Undang Undang.

Sementara itu untuk
fungsi anggaran, pada masa sidang IV ini, DPR bersama Pemerintah akan melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2021.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 merupakan landasan dalam mendesain APBN 2021. Desain APBN 2021, sangat bergantung pada pemulihan Sosial dan Ekonomi pada tahun 2020 ini.

Desain APBN 2021 agar diarahkan untuk menjadi stimulus kebijakan fiskal dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial, serta menjadi momentum dalam melakukan berbagai reformasi kebijakan pembangunan sehingga dapat mempercepat kemajuan Indonesia diberbagai bidang.

Dapat dimaklumi bahwa dalam mendesain APBN 2021, yang dilakukan dalam kondisi ketidakpastian akibat dampak pandemi Covid-19, akan menimbulkan banyak ruang antisipasi fiskal baik dari sisi pendapatan negara, belanja, maupun pembiayaan.

Oleh karena itu, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2021 juga telah mengantisipasi resiko ketidakpastian perkembangan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

KEM PPKF Tahun 2021, yang menempatkan kebijakan belanja sebagai stimulus utama kebijakan fiskal agar mempertimbangkan juga kemampuan pendapatan negara, pengendalian defisit, kapasitas rasio utang, dan resiko beban utang yang akan memberikan tekanan ruang fiskal pada tahun-tahun mendatang.

DPR dalam membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021, akan mencermati dan memastikan agar kebijakan fiskal tahun 2021 dapat lebih efektif dalam menjalankan pembangunan nasional bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan diberbagai bidang.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan, pada masa sidang ke IV ini, akan melakukan rapat-rapat dengan mitra kerja maupun panitia kerja khususnya dalam penanganan dampak wabah Covid-19 di berbagai bidang dan sektor.

Dan, DPR melalui Timwas Penanggulangan Bencana Covid-19, DPR akan melakukan pengawasan atas pelaksanan alokasi anggaran dan program penanganan Covid-19, termasuk mencermati efektivitas realokasi dan refocusing anggaran Covid-19 yang dilakukan di kementerian/lembaga terkait.

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top