Nasional

DPR Sepakat Perpanjang Pembahasan RKUHP

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Rapat Paripurna DPR menyepakati perpanjangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), karena masa kerja DPR RI tinggal dua bulan lagi, berakhir pada 27 September 2019 mendatang..

Selain itu RUKHP, Rapat Paripurna ke-23 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto tersebut juga memperjanjang pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), dan 16 RUU lain setelah mempertimbangkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

Yaitu, RUU Kewirausahaan Nasional, RUU tentang Wawasan Nusantara, RUU tentang Pekerja Sosial, RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, RUU Perubahan atas UU Nomor 5 thn 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Juga, RUU Hukum Adat, RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Pemasyarakatan, RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keempat RUU lainnya tentang BUMN, RUU tentang Bea Materai, RUU tentang Sumber Daya Air, dan RUU tentang Perkoperasian. Hal itu, karena RUU yang tak selesai dalam periode ini, bisa diambilalih atau take over oleh DPR RI periode 2019-2024.

Khusus RUKHUP kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik, karena Revisi RUU KUHP tersebut belum bisa dituntaskan pada bulan Juli 2019 itu, tak lepas dari tujuh isu krusial yang terkandung dalam RKUHP yang belum disepakati antara DPR dan pemerintah.

“Jadi, karena masih banyak isu-isu krusial yang belum bisa disepakati oleh pemerintah dan DPR,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top