Nasional

DPR Sepakat dengan Aksi 299 untuk Mewaspadai Komunisme

JAKARTA, Pimpinan aksi 299 Slamet Ma’arif, Letjen (Purn) Syarwan Hamid dan lain-lain diterima pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (29/9/2017). Pada prinsipnya mereka menolak Perppu No.2/2017 tentang pembubaran ormas, menolak kebangkitan PKI dan menolak pencabutan TAP XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran dan Pelarangan PKI.

Pimpinan DPR RI terdiri dari Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Fadli Zon dan anggota Komisi II DPR RI Almuzammil Yusuf, Jazuli Juwaini, anggota Komisi III DPR M. Nasir Djamil (FPKS), dan Ahmad Reza Patria (Gerindra).

Agus Hermanto menegaskan jika DPR setuju dan mewaspadai bahaya latin komunis dan menolak kemungkinan kebangkitan komunisme di Indonesia. “Jadi, kami sepakat untuk mewaspadai dan menolak kebangkitan komunisme di Indoensia,” tegas politisi Demokrat itu.

Apalagi kalau dicermati dari aspek sosial politik dan ideologis kata Agus Hermanto, komunisme itu sangat bertentangan dengan Pancasila. Terutama dari konsep demokrasi dan konsep agama yang ada di Indonesia.

Dan, dari aspek perundang-undangan, TAP MPRS 1966 tersebut belum dicabut dan tidak dicabut. Sehingga seluruh perundang-undangan di bawahnya harus tunduk pada TAP MPRS, dan masih berlaku. “Jadi, TAP MPRS itu tetap berlaku dan tak akan dicabut,” kata Agus lagi.

Sementara itu mengenai Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas itu merupakan diskresi, kewenangan presdien dan langsung bisa diberlakukan dengan jangka waktu ada keputusan diterima atau ditolak oleh DPR RI. “Perppu itu diskresi presiden,” tambah Agus.

Sekarang ini lanjut Agus, posisi Perppu tersebut ada di Komisi II DPR RI. Maka di Komisi II DPR RI tersebut akan dibahas untuk disetujui atau diterima oleh Komisi II DPR yang terdiri-dari sepuluh fraksi.

“Keputusan untuk Perppu itu harus diambil hingga 28 Oktober nanti, karena jangka waktunya memang tidak lama. Karena itu, pada akhir masa sidang ini, 28 Oktober sudah harus diputuskan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Slamet Ma’arif menyerahkan ‘Resolusi Aksi 299’ yang intinya menolak kemungkinan kebangkitan komunisme/PKI, menolak dicabutnya TAP No.XXV/MPRS/1966, dan menolak Perppu No.2 tahun 2017 tentang pembubaran Ormas.

Sementara itu dari perwakilan aksi 299 mengancam jika DPR RI menyetujui Perppu Ormas tersebut, mereka akan Golput atau tidak memilih dalam Pileg dan Pilrpes 2019. “Atau partai mana saja yang mendukung Perppu maka tak akan kami pilih,” kata Slamet.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top