Nasional

DPR Sayangkan Penyegelan Gula Petani di Cirebon

JAKARTA, Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyayangkan penyegelan yang dilakukan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) terhadap ribuan ton gula milik petani Cirebon dengan alasan tidak memenuhi kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI).

”Petani gula saat ini sedang terpuruk, malah kini gulanya disegel. Ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga pula,” tegas Dave Laksono dalam keterangannya pada wartawan di Jakarta, Senin (28/8/2017).

Hal itu disampaikan setelah politisi Golkar itu berdialog dengan para petani tebu yang tergabung dalam Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jawa Barat, dan seluruh Ketua APTRI Cabang Cirebon di Desa Karangsuwung, Kecamatan Karangsembung, Cirebon, Sabtu (26/8).

Para petani mengatakan penyegelan sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. Penyegelan Kemendag, menurut para petani dilakukan sebelum pengambilan sampel sebagai bahan uji laboratorium.

“Jadi, ada baiknya Kemendag meninjau kembali penyegelan gula petani itu. Biar para petani itu tidak dirugikan, uji saja gula itu di BPOM. Mereka itu petani yang sudah bertahun-tahun menjual hasil produksinya dan tidak pernah ada masalah. Mengapa baru sekarang dikatakan tidak layak konsumsi,” kata Dave Laksono yang juga anggota Komisi I DPR dari daerah pemilihan Cirebon itu.

Yang aneh menurut Dave Laksono, menurut penuturan para petani tebu, justru di saat bersamaan, gula rafinasi impor yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi industri makanan dan minuman (mamin), ternyata malah ditemukan beredar di pasaran. “Ini yang justru membingungkan, gula petani disegel, gula impor malah beredar dimana-mana,” ungkapnya.

Karena itu dia berjanji akan membawa permasalahan ini ke Komisi VI DPR yang terkait membahas masalah ini. Juga meminta pemerintah untuk lebih optimal dalam mensosialisasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sebab, selama ini masih banyak masyarakat yang belum terlalu memahami mengenai skema pengajuan kredit tersebut.

Dave Laksono menilai sosialisasi KUR yang dilakukan pemerintah masih lemah. Sosialisasi yang belum masif. Terutama menyangkut mekanisme pengajuan dan persyaratan administrasi.

“Untuk buat NPWP saja, para petani sudah kesulitan, ini bukti masih lemahnya sosialisasi program KUR,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top