Investasi

DPR Optimis Omnibus Law untuk Perbaikan Ekonomi

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Menyadari selama ini pengangguran terus meningkat, daya saing lemah, dan pertumbahan ekonomi tak bisa beranjak dari 5 persen, maka pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berinsiaitif mempermudah inevstasi, melindungi tenaga kerja dan menciptakan kesejahteraan melalui RUU Omnibus law.

“Kita harus obyektif bahwa omnibus law ini justru untuk mengurangi pengangguran, mempermduah investasi dan menciptakan kesejahteraan bagi pekerja, buruh. Tapi, kalau ada yang dianggap bermasalah, ya harus kita bahas bersama,” tegas anggota F-PKB DPR RI, Abdul Kadir Karding.

Hal itu disampaikan dalam forum legislasi “Kesiapan DPR Bahas Omnibus Law RUU Ciptaker” bersama Wakil Ketua Baleg DPR RI F-NasDem, Willy Aditya, anggota F-PDIP Muchamad Nabil Haroen, anggota F-PKS DPR RI Netty Prasetiyani, dan Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Iswan Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Menurut Karding, pengangguran saat ini mencapai 45,8 juta orang. Jumlah ini cukup besar dan kalau dibiarkan bisa menjadi problem ekonomi, sosial dan politik. Ditambah daya saing lemah, proses investasi yang sulit, maka pemerintah ingin keluar dari kondisi itu melalui omnibus law.

“Itu niat baik pemerintah sesuai Nawacita Jokowi agar Indonesia pada tahun 2045 menjadi kekuatan ke-4 ekonomi di dunia setelah China, Amerika, India dan Indonesia. Saat itu gaji pekerja mencapai Rp 11 juta. Jadi, omnibus law adaftasi pemerintah terhadap dinamika global. Tapi, pasti tak akan liberal dan tetap berpijak pada Pancasila dan peradaban bangsa ini,” ungkapnya.

Willy Aditya mengakui kalau omnibus law ini sebagai wujud politicall Jokowi sebagai pemimpin negara untuk menyelamatkan perekonomian nasional. “Secara prosedur drfat omnibus law itu sudah diterima pimpinan DPR RI. Hanya belum diputuskan oleh Bamus DPR apakah akan dibahas di Baleg atau pansus?” katanya.

Juga akan berlaku nasional atau lokal, atau di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau kawasan industri, menurut Willy, omnibus law ini sebagai konstruksi pemikiran untuk mempermudah investasi, perizinan dan melindungi pekerja. “Tak ada yang liberal. Tapi, ayo kita cermati bersama dalam pembahasan nanti,” jelasnya.

Netty Prasetiyani meminta omnibus lawa ini tidak mengradasi pekerja. Karena itu dalam pembahasannya, para pekerja harus ikut terlibat. “Kebijakan apapun jangan merugikan pekerja, dan semua harus selarasa dengan semangat Pancasila dan UUD NRI 1945 sekaligus menguatkan demokrasi,” tambahnya.

Ia melihat ada niat baik pemerintah dengan omnibus law ini. Hanya saja kata istri mantan Gubernur Jabar, Ahmad Heriawan itu, seharusnya fokus pada investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah. “Kalau memang aturannya tidak perlu diubah, ya sudah fokus ke investasi dan ekonomi,” pungaksnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top